Menentukan Tujuan Nasional Pendidikan

Disamping kebijakan, hukum dan aturan, suku, serta globalisasi, menurut hemat saya, PERSEDIAAN DAN PERMINTAAN SDM UNTUK LAPANGAN KERJA juga harus dipertimbangkan dalam menentukan tujuan nasional pendidikan.

Untuk mengetahui hal-hal apa yang berhubungan dengan tenaga kerja kita sebaiknya memahami beberapa istilah seperti angkatan kerja, tenaga kerja, kesempatan kerja, dan pengangguran. Angkatan kerja adalah jumlah penduduk dengan usia produktif, yaitu 15-64 tahun yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Kesempatan kerja atau bisa juga diartikan sebagai permintaan tenaga kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan adanya kesempatan kerja yang siap diisi oleh penawar kerja (pencari kerja. Oleh karena itu, terjadi hubungan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. di negara dengan jumlah penduduk yang besar, tidak jarang ditemui kelebihan tenaga kerja (pencari pekerjaan) yang tidak sesuai dengan permintaan. Kesempatan kerja yang tidak seimbang dengan angkatan kerja menyebabkan terjadinya pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Di dalam ilmu ekonomi, pengangguran terdiri atas beberapa jenis, antar lain, pengangguran siklis, pengagguran structural, pengagguran musiman, pengangguran teknologi, pengangguran friksional, serta pengangguran terbuka. Salah satu jenis pengangguran yang sedikit banyak mempunyai kaitan dengan pendidikan adalah pengangguran structural. Pengangguran structural terjadi karena tidak sesuainya jenis pekerjaan yang diminta dengan yang ditawarkan. Misalnya seorang pencari kerja yang tidak berhasil mendapatkan pekerjaan karena kualifikasi suatu pekerjaan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan ataupun keterampilannya.

Penyediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan memenuhi kualifikasi suatu pekerjaan, erat kaitannya dengan latar belakang pendidikan tenaga kerja tersebut. Sehingga pendidikan dianggap sebagai alat yang penting untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan memenuhi kualifikasi kerja.

Pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar ini berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran. Ini menjadi misi penting dari pendidikan, karena menjadi bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Pembangunan system pendidikan nasional merupakan satu kesatuan seluruh komponen pendidikan yang saling terkait dan terpadu serta bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, maju, mandiri dan modern. Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dari pemerintah dan masyarakt untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa serta menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas.

Oleh karena itu, pendidikan memilii peran yang sangat besar untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Tujuan nasional pendidikan bisa ditentukan berdasarkan permintaan pasar. Dengan begitu, proses pendidikan akan lebih terarah karena tujuan atau output yang diinginkan jelas.

#HanyaBeropini

 

 

Posted in Belajar Pendidikan | Leave a comment

Berusaha Memahami dan Mencoba Menyelesaikan Masalah Pendidikan di Masyarakat

Disamping keberadaan budaya oral, permasalahn (kaum) mayoritas dan minoritas, agama, gender, media massa, dan pedesaan, menurut pendapat saya, kondisi politik di suatu negara harus juga disadari sebagai landasan untuk berusaha memahami dan mencoba menyelesaikan permasalahan pendidikan di masyarakat. Menurut hemat saya, kondisi politik di suatu negara itu terdiri atas, bagaimana kondisi politik di dalam negerinya, bagaimana hubungan suatu negara secara internasional, serta paham yang dianut di negara tersebut.

Menurut saya, kondisi politik di dalam negeri tidak hanya mencerminkan kondisi masyarakat di negeri tersebut, tetapi juga bagaimana kondisi pendidikannya. Bahkan dapat dikatakan perilaku politik di suatu negara memberikan karakteristik pendidikan di negara tersebut. Hubungan pendidikan dan politik sebenarnya sangat erat. Jika ini termanfaatkan dengan baik, maka permasalahan pendidikan mungkin saja dapat teratasi. Misalnya pemerintah sebagai pemegang peranan penting dalam politik dapat memberikan subsidi kepada pendidikan. Dengan adanya subsidi tersebut, pendidikan dapat berkembang sebagaimana mestinya. Hal ini salah satunya mampu memberikan dampak postif bagi pendidikan sehingga masalah pendidikan yang ada di masyarakat dapat teratasi. Namun, hal ini harus dibarengi dengan pendidikan tersebut harus dijadikan satu hal yang netral agar terhindar dari penyalahgunaan lembaga pendidikan sebagai penyalur kepentingan politik tertentu.

Selain itu, hubungan suatu negara secara internasional juga mampu membuat kita mengerti tentang kondisi pendidikan dan permasalahan yang dihadapi di suatu negara. Pada hakikatnya, suatu bangsa atau negara tidak akan bisa berdiri sendiri atau berkembang lebih maju apabila negara tersebut tidak mempunyai hubungan dengan negara lain. Hubungan kerjasama antar negara (internasional) di dunia diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional, di samping demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan setiap manusia dan negara di dunia. Setiap negara sudah barang tentu memiliki kelebihan, kekurangan dan kepentingan yang berbeda-beda. Hal inilah yang mendorong dilakukannya hubungan dan kerjasama internasional.

Akhirnya, paham yang berkembang di suatu negara menurut saya dapat dijadikan landasan untuk memahami kodisi pendidikan di suatu negara dan masalah yang dihadapi. Menurut saya, pendidikan di suatu negara mencerminkan paham yang dianut oleh negara tersebut. Sehingga, apabila kita memahami paham yang dianut oleh suatu negara, maka kita dapat memahami pendidikan di negara tersebut serta mampu membrikan saran untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan yang timbul di negara tersebut sesuai dengan paham yang berkembang.

#HanyaBeropini

Posted in Belajar Pendidikan | Leave a comment

Perjalanan Hidup ke Jepang (Latihan persiapan pidato di kelas bahasa Jepang, versi Indonesia)

Bersekolah di jepang merupakan impian ku sejak kecil. Di waktu kecil sering terbayangkan hal-hal menarik yang bisa saya dapatkan bila saya pergi bersekolah di jepang. Orang tua saya mengetahui mimpi saya ini, mereka bahkan memasukkan saya ke kursus bahasa jepang sewaktu SMP sebagai persiapan bahasa ke Jepang. Walaupun saya ikut kursus bahasa jepang, tetapi kemampuan bahasa jepang ku tidak bisa dibilang cukup sebagai persiapan ke jepang. Beberapa kali saya batal ke jepang untuk mengikuti summer camp salah satunya dikarenakan SARS. Namun, akhirnya kesempatan emas datang juga. Pada saat itu SMA, saya mengikuti seleksi pertukaran pelajar dan berhasil mendapatkan beasiswa ke Jepang selama 1 tahun. Pada saat itu, saya masih SMA dan mendapatkan banyak uang dari beasiswa, sehingga selama 1 tahun, saya hanya bermain. Setelah kembali ke indonesia, dengan susah payah akhirnya saya berhasil lulus SMA. Saya bingung ketika harus melanjutkan ke jenjang universitas. Akhirnya saya putuskan untuk tetap ikut ujian dan lulus di jurusan akuntansi. Walaupun telah masuk universitas, saya masih bingung akan menjadi apa nanti setelah lulus. 1 tahun belajar di akuntansi, saya memutuskan untuk ikut ujian lagi dan berhasil lulus di jurusan sastra jepang. Saya berpikir ketika saya menjalani kedua kuliah di dua jurusan yang berbeda ini, suatu saat saya dapat menjadi akuntan profesional di Jepang. Itu hanya dapat terjadi jika saya bisa menguasai keduanya dengan baik. Namun, walaupun saya lulus di kedua jurusan tersebut, ilmu yang saya dapatkan bisa dikatakan tidak sempurna. Mengikuti kuliah di dua jurusan bagi saya bukan merupakan suatu yang membanggakan tetapi membuat cukup menyesal. Seandainya saya bisa menentukan pilihan sejak awal, saya pasti bisa lebih profesional di satu bidang.

Setelah lulus saya sempat bekerja selama kurang lebih 1 tahun. pekerjaan saya ini menuntut saya untuk dapat menggunakan bahasa selain bahasa ibu saya. Kadang saya menyesali karena tidak mempelajari dengan baik bahasa jepang ketika kuliah dulu. Saya kembali memikirkan impian masa kecil saya dan Akhirnya saya memutuskan untuk lebih fokus pada bahasa jepang dan berusaha untuk melanjutkan pendidikan di Jepang. Perjuangan untuk sampai ke Jepang sebagai research student cukup sulit kujalani. Persiapan berkas yang semuanya harus ditulis dalam bahasa Jepang, pencarian profesor, bahkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Dukungan keluarga sangat besar untuk mencapai cita-cita ku ini. Keluarga ku rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk membiayai sekolah dan hidup ku selama berada di Jepang. Setelah berjuang selama 1-2 tahun, akhirnya saya bisa diterima sebagai research student di Nagoya university. Setelah datang di Jepang, saya harus bisa hidup sendiri, jauh dari keluarga. Saya juga harus bisa mempersiapkan diri untuk bisa masuk s2. Sekarang bukan lagi impian ku yang kubawa untuk berjuang tetapi juga impian keluargaku. Perjuangan saya masih akan terus berlanjut hingga saya dapat menyelesaikan studi sampai S3 di sini.

Apapun hal yang telah saya jalani sebelumnya membuat saya lebih bijak dalam memutuskan. Penyesalan-penyesalan yang ada di masa yang lalu kujadikan motivasi untuk melanjutkan perjuangan disini. Di agama ku juga diajarkan, apapun hasil yang telah atau akan kita terima ada makna tersembunyi yang hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang berpikir. Semoga hal-hal yang telah dilewati bisa memberikan pelajaran berharga untuk melanjutkan hidup.

Posted in Nagoya's Life | Tagged | Leave a comment

Ketentuan Khusus PPN dan PPnBM

1.      Fasilitas Khusus Di Bidang PPN/PPnBM : Tidak Dipungut, Dibebaskan

Fasilitas di bidang PPN dan PPnBM adalah PPN dan PPnBM yang terutang dibebaskan atau tidak dipungut, baik sebagian atau seluruhnya, sementara waktu atau selamanya.

Fasilitas PPN dan PPn BM terutang tidak dipungut atau dibebaskan, diberikan terhadap :

  1. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean, seperti Kawasan Berikat, KAPET.
  2. Penyerahan BKP/JKP Tertentu.
  3. Impor BKP Tertentu.
  4. Pemanfaatan BKP tdk berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean  di dalam Daerah Pabean.
  5. Pemanfaatan JKP tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
  1. 2.      PPN dan PPnBM Atas Penyerahan Kepada Pemungut Pajak
  2. A.    Pemungut PPN

Berdasarkan Pasal 16A UU PPN Jo Kep Pres Nomor 56 tahun 1988, Pemungut PPN adalah :

  1. Instansi Pemerintah :
  • Kantor Perbendaharaan Negara
  • Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah
  1. Badan-badan tertentu :
  • Pertamina
  • Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang Pertambangan
  • Badan Usaha Milik Negara dan Daerah
  • Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 mulai 1 Januari 2004 pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM adalah Bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara.

  1. B.     Obyek Pemungutan Di Bidang PPN

Obyek pemungutan di bidang ppn

  1. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pemungut PPN, kecuali :
  • Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 500.000 termasuk PPN/PPnBM dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah.
  • Pembayaran untuk pembebasan tanah.
  • Pembayaran atas penyerahan BKP yang PPNnya ditanggung oleh Pemerintah.
  • Pembayaran BBM dan Non BBM yang penyerahannya dilakukan oleh Pertamina.
  • Pembayaran atas jasa telekomunikasi yang diserahkan oleh PT Telkom.
  • Pembayaran atas Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri.
  • Pembayaran kepada perseorangan yang mnyewakan ruangan atau rumah tinggal yang nilai sewa seluruhnya tidak melebihi Rp 30.000.000 setahun.
  • Pembayaran untuk penyerahan bukan BKP dan bukan JKP.
  • Pembayaran untuk penyerahan JKP yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang menjalankan fungsi Pemerintah.
  • Pembayaran atas penyerahan JKP yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah kepada Instansi Pemerintah lainnya sepanjang dananya berasal dari APBN/D dan Instansi Pemerintah yang menerima pembayaran memasukkannya kedalam Mata Anggaran penerimaan instansi tersebut.
  • Pembayaran kepada Rekanan non PKP atau non NPWP yang tidak didasarkan atas kontrak.
  1. Pembayaran kepada Rekanan non PKP atau non NPWP yang menyerahkan  BKP atau JKP berdasarkan kontrak /purchase order.
    1. A.     
    2. B.     
    3. C.    Obyek Pemungutan Di Bidang PPnBM

Dalam hal Pemungut PPN melakukan pembayaran kepada Rekanan non Pabrikan atas penyerahan BKP yang Tergolong Mewah, maka tidak perlu memungut PPnBM karena atas penyerahan ini hanya terutang PPN, tidak terutang PPnBM.

  1. D.    Mekanisme Pemungutan
    1. Saat pajak terutang adalah pada saat pembayaran. Dalam pasal 30 PP nomor 50/ 1994 ditetapkan bahwa pajak yang terutang dipungut pada saat pembayaran oleh Pemungut PPN
    2. Pada saat PKP Rekanan memasukkan tagihan diwajibkan membuat :
  • Faktur Pajak yang sudah diisi lengkap
  • SSP yang hanya diisi Identitas PKP Rekanan dan Jumlah PPN terutang, sedangkan kolom Masa Pajak dan tanggal pembuatan serta tanda tangan dikosongi
  1. Faktur Pajak dibuat rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan :

Lembar ke-1 : untuk Pemungut PPN

Lembar ke-2 : untuk PKP yang bersangkutan

Lembar ke-3 : untuk kepala KPP melalui Pemungut PPN

  1. SSP dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan :

Lembar ke-1 : untuk PKP Rekanan

Lembar ke-2 : untuk KPP melalui KPKN

Lembar ke-3 : untuk PKP Rekanan guna dilampirkan pada SPT Masa PPN

Lembar ke-4 : untuk Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro

Lembar ke-5 : untuk Pemungut PPN

  1. Dalam hal Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah bertindak sebagai Kasir dari Bendaharawan Pemerintah, maka Faktur Pajak dan SSP yang diteruskan ke Bank yang bersangkutan melalui Bendaharawan. Yang diwajibkan memungut dan melapor adalah Bank yang bersangkutan
  2. Saat Pelaporan
  • Bagi Bendaharawan / KPKN selaku Pemungut PPN, pajak yang telah dipungut dan telah disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya dan dilaporkan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 14 pada bulan yang sama dengan bulan setoran.
  • Bagi badan-badan tertentu selaku Pemungut PPN, pajak yang telah dipungut dan telah disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya, wajib dilaporkan kepada KPP selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan yang sama dengan bulan dilakukan setoran.
  • Atas pembayaran yang tidak wajib dipungut PPN/PPnBM, tetap dilaporkan dengan cara mencantumkan sebagai catatan pada halaman yang kosong yang terdapat pada formulir Laporan Pemungutan PPN/PPnBM.
  • Bagi PKP Rekanan, jumlah pembayaran yang telah diterima dari Pemungut PPN dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada masa pajak diterima pembayaran, apabila pembayaran diterima dari KPKN, dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada masa pajak sesuai dengan tanggal mesin kas register.
  1. E.     Pengawasan Dan Sanksi

Pengawasan dan Sanksi yang dapat diterapkan terhadap Pemungut PPN dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

  1. Berdasarkan pasal 6 dan pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan nomor 1287/KMK.04/1988. Bagi Bendarawan selaku Pemungut PPN yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dapat dikenakan sanksi melalui :
  • Pengawasan yang dilakukan oleh KPKN dengan cara tidak menyetujui permintaan pembayaran berikutnya yang diajukan oleh Bendaharawan
  • Pengawasan dilakukan juga oleh Kepala KPP dengan cara mengirim Surat Tegoran kepada Bendaharawan yang belum menyampaikan laporan tentang pemungutan dan penyetoran PPn/PPnBM yang telah dilakukan. Surat Tegoran ini ditembuskan kepada Kepala KPKN yang bersangkutan
  1. Berdasarkan Surat Edaran Seri PPN-133 diberikan penegasan lebih lanjut bahwa bagi KPKN dan Bendaharawan yang tidak melaksanakan kewajibannya, dapat dikenakan sanksi di bidang Kepegawaian atau bahkan apabila memenuhi unsur pidana dapat dikenakan sanksi pidana.
  2. F.     Ketentuan Khusus

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 238/ KMK.04/1996, dilakukan penunjukan perusahaan operator telepon seluler sebagai Pemungut PPN atas Impor dan/atau penyerahan pesawat telepon.

Sebagai petunjuk pelaksanaannya adalah Surat Edaran DirJen Pajak nomor SE- 15/PJ.531/1996 yang menegaskan bahwa Perusahaan Operator Telepon Seluler juga berkedudukan sebagai PKP yang wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan jasa pengaktifan dan pulsa atas telepon seluler.

Kewajiban Perusahaan Operator Telepon Seluler sebagai PKP adalah sebagai berikut :

  1. Besarnya PPN yang harus dipungut atas telepon seluler yang akan diaktifkan adalah:
  • Dalam hal merk ponsel tersebut terdaftar dan operator adalah ATPM/Dealer dari ponsel tersebut, maka PPN yang harus dipungut sebesar 10 % dari harga ponsel ditambah biaya pengaktifan.
  • Dalam hal ponsel tersebut terdaftar dan operatornya bukan dealer dari ATPM dan ponsel tersebut didukung dengan Faktur Pajak dari ATPM/Dealer, maka besarnya PPN yang dipungut sebesar 10 % dari biaya pengaktifan.
  • Dalam hal ponsel tersebut merknya terdaftar dan operatornya bukan dealer dari ATPM dan ponsel tersebut tidak didukung oleh Faktur Pajak, maka besarnya PPN yang harus dipungut adalah adalah 10 % dari (Rp 4.000.000 + biaya pengaktifan).
  • Dalam hal ponsel tersebut merknya terdaftar dan operatornya bukan dealer dari ATPM dan ponssel didukung Faktur Pajak yang bukan dari ATM/dealer, maka besarnya PPN yang harus dipungut adalah 10 % dari (Rp 4.000.000 – DPP yang tercantum dalam Faktur Pajak + biaya pengaktifan).
  • Dalam hal ponsel tersebut merknya tidak terdaftar dan ponsel tersebut didukung dengan Faktur Pajak, besarnya PPN yang dapat dipungut adalah 10 % dari (Rp 4.000.000 – DPP yang tercantum dalam Faktur Pajak + biaya pengaktifan).
  • Dalam hal ponsel tersebut merknya tidak terdaftar dan tidak didukung dengan Faktur Pajak , besarnya PPN yang harus dipungut adalah 10 % dari Rp 4.000.000 + biaya pengaktifan
  1. PPN wajib dipungut pada saat pengaktifan ponsel oleh operator
  2. Pelaporan menggunakan SPT Masa PPN 1195
  3. Saat penyetoran dan pelaporan mengikuti mekanisme yang sudah ada.
  4. 3.      Ketentuan Atas Transaksi/Industri Khusus
  5. A.    Pajak Properti ( Apartemen, Real Estate, Dan Konstruksi)

Pajak Properti terdiri dari membeli property baik secara perorangan maupun melalui developer/ pengembang property, ada pajak-pajak yang dikenakan pemerintah kepada anda. Biasanya pajak telah dimasukkan kedalam harga jual jika anda membeli property melalui developer/pengembang property. Besarnya pajak sangat tergantung jenis, luas, dan lokasi property.

Berdasarkan UU No. 8 /1983 STDD No 42/2009:

PPN atas property hanya dikenakan satu kali saat membeli property baru, baik dari developer maupun perorangan. Besarnya pajak 10 persen dari nilai transaksi. Properti yang dipungut PPN nilainya diatas 36 juta. Jika membeli property dari developer, untuk pembayaran dan pelaporan biasanya dilakukan melalui developer. Tapi jika membeli dari perorangan, pembayaran dilakukan sendiri setelah transaksi, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan ke kantor pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

  1. B.     Pedagang Perhiasan (Emas)

Pengertian

  • Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyerahan emas perhiasan, berdasarkan pesanan maupun penjualan langsung, baik produksi sendiri maupun pihak lain; yang memiliki karakteristik pedagang eceran.
  • Emas Perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan atau logam mulia lainnya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut.
  • Harga Jual Emas Perhiasan adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan karena penyerahan emas perhiasan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
  • Kegiatan yang dilakukan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan meliputi;
  1. Membuat dan atau menjual emas perhiasan
  2. Membuat emas perhiasan berdasarkan pesanan
  3. Menyuruh orang lain untuk membuat emas perhiasan yang akan dijual
  4. Jual beli emas perhiasan
  5. Jual beli emas perhiasan dengan batu permata
  6. Memperbaiki dan memodifikasi emas perhiasan;
  7. Jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan.

Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan terutang PPN sebesar 10% dari harga jual emas perhiasan. Yang Perlu Dilakukan Oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan.

  • Pengusaha Toko Emas Perhiasan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  • Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang melakukan penyerahan emas perhiasan wajib membuat Faktur Pajak, memungut, dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, serta melaporkannya pada Surat Pemberitahuan Masa PPN.

Penghitungan PPN yang Terutang

Penghitungan PPN yang terutang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

  • Menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan PPN dengan cara sebagai berikut:
  1. PPN yang terutang atas penyerahan emas perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah 10% X Harga Jual Emas Perhiasan
  2. Jumlah PPN yang harus dibayar oleh Pengusaha Toko Emas adalah 10% X 20% X Jumlah seluruh penyerahan emas perhiasan.
  • Pajak Masukan berkenaan dengan penyerahan Emas Perhiasan yang dilakukan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak tidak dapat dikreditkan
  • Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang memiliki lebih dari satu tempat penjualan; dan salah satu tempat penjualan tersebut menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), maka semua tempat penjualan yang lain wajib menggunakan Nilai Lain sebagai DPP; dan penyerahan emas perhiasan antar tempat penjualan tidak terutang PPN. Menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK).
  • Untuk menghitung PPN yang terutang wajib menggunakan mekanisme pengkreditan PM terhadap PK sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. – Wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat PKP dikukuhkan.

Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN)

  • Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, wajib menggunakan formulir SPT Masa PPN beserta lampiran-lampirannya dan harus memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Toko Emas Perhiasan dikukuhkan.
  • Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang memilih menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak diwajibkan mengisi SPT Masa PPN Pedagang Eceran dan tidak diperkenankan menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.
  1. C.    Transaksi Syariah

Untuk memberikan kepastian kegiatan usaha bank yang terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dirjen Pajak telah memberikan penegasan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 121/PJ/2010 tanggal 23 November 2010.

Perlakuan PPN lerhadap kegiatan usaha bank umum dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

  • Kegiatan usaha bank umum yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terulang PPN, yang karakteristiknya sebagai berikut:
  1. Jasa keuangan yang diserahkan berupa jasa pembiayaan yang mendapatkan imbalan berupa bunga.
  2. Jasa keuangan yang diserahkan secara langsung oleh bank kepada nasabah, dalam hal jasa keuangan tersebut bukan jasa pembiayaan.
  • Kegialan usaha bank umum yang merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN.

Berikut ini disampaikan Kegiatan usaha Bank Umum yang merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN meliputi:

  1. Memindahkan uang untuk kepentingan bukan nasabah
  2. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
  3. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
  4. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
  5. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
  6. Membeli, menjual atau menjamin untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

ü  Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat.

ü  Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat.

ü  Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.

ü  Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

ü  Obligasi

ü  Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun

ü  Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping usaha di atas, bank umum juga dapat melakukan kegiatan yang bukan merupakan penyerahan jasa, misalnya berupa membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar Ielang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12A UU Perbankan. Dalam hal ini, penjualan agunan, yang telah diambil alih oleh bank tersebut, merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN.

Bank yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak yang terutang PPN, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang dan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak.

Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah melakukan kegiatan usaha yang sama, perlakuan PPN atas kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah tersebut adalah sama dengan perlakuan PPN atas kegiatan usaha Bank Umum.

Perbedaan perlakuan antara transaksi konvensional dan transaksi berbasis syariah juga disebutkan di penjelasan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut Pasal 31D khusus bidang usaha berbasis syariah yaitu Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2009. Penjelasan dari Peraturan Pemerintah ini diantaranya menyebutkan:

Perbedaan antara transaksi berdasarkan prinsip syariah dengan transaksi berdasarkan sistem konvensional tersebut akan mengakibatkan beberapa implikasi. Perbedaan tersebut menyebabkan perlakuan perpajakan yang berbeda dalam suatu industri yang sama, yaitu untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional. Dengan perlakuan yang berbeda tersebut, maka perlakuan perpajakan menjadi tidak netral bagi para pihak yang terlibat untuk menentukan pilihan apakah menggunakan transaksi berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan sistem konvensional. Implikasi berikutnya terkait dengan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan bagi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tertentu, apabila ketentuan Pajak Penghasilan yang berlaku umum diterapkan atas transaksi syariah yang mendasari kegiatan usaha tersebut.

Berikut ini adalah kutipan dari PP ini di anggap perlu:

Usaha Berbasis Syariah adalah setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, jasa keuangan syariah, dan kegiatan usaha berbasis syariah lainnya.

Ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku umum berlaku pula untuk kegiatan Usaha Berbasis Syariah.

Pembiayaan murabahah menggunakan prinsip jual beli sehingga memunculkan margin yang merupakan selisih antara dana yang diberikan dengan total dana yang harus dikembalikan oleh penerima dana. Karena terkait dengan pembiayaan, bukan semata-mata transaksi jual beli. Maka terhadap margin tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan.

Jika peraturan perpajakan merupakan satu kesatuan, tidak dilihat secara parsial, maka Pertaturan Pemerintah ini menegaskan bahwa pembiayaan bukan jual beli sehingga atas transaksi pembiyaan murabahah tidak terutang PPN [bukan objek PPN]. Disini, bank tidak ditempatkan sebagai penjual atau pembeli, tapi dianggap sebagai lembaga keuangan.

 

  1. D.    Pedagang Eceran (Retail)

Pengertian Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) terdiri dari:

  • Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Pengusaha Orang Pribadi dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto selama 1 (satu) tahun buku tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
  • Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Pengusaha Orang Pribadi dan atau Badan yang menyelenggarakan pembukuan, Kegiatan usaha atau pekerjaan utama yang dilakukan oleh Pedagang Eceran yaitu dengan cara:
  1. Menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan dari rumah ke rumah
  2. Menyediakan BKP yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut
  3. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis,kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri BKP yang dibelinya.

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran

Pedagang Eceran yang telah memenuhi kriteria tersebut, wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan dilampauinyabatas nilai peredaran BKP. Batas nilai peredaran bruto yaitu Jumlah peredaran BKP telah melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta) setahun. Dalam hal pengusaha tersebut tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka KPP yang bersangkutan dapat menerbitkan keputusan pengukuhan secara jabatan.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

  1. Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto; dapat menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dengan cara sebagai berikut:
  • Pajak Keluaran (PK) = Nilai Peredaran Bruto dan atau Penerimaan Bruto yang terutang PPN pada masa pajak yang bersangkutan (tidak termasuk PPN) x Tarif PPN 10%.
  • Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan adalah: Untuk penyerahan BKP oleh Pedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netto adalah 80% x Pajak Keluaran.

Contoh:

Nilai Peredaran Bruto BKP masa Juli 2002 (tidak termasuk PPN) = Rp 40.000.000,-

Catatan:

PKP wajib membuat catatan nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak.

  1. PKP Pedagang Eceran selain yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto wajib menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang PK 10% x Rp 40.000.000, Rp. 4.000.000, PM yang dapat dikreditkan 80%xRp 4.000.000, Rp. 3.200.000, PPN yang terhutang Rp. 800.000,dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. PPN yang terutang = Harga jual atas penyerahan barang dagangan x Tarif PPN 10%

Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT MASA PPN)

PKP Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan selain yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto yang melakukan penyerahan BKP :

  1. Wajib mengisi SPT Masa PPN beserta lampirannya (formulir 1107) dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP PE dikukuhkan
  2. Wajib membuat Faktur Pajak, memungut dan menyetor pajak yang terutang serta melaporkannya pada SPT Masa PPN:

ü  Slip Cash Register atau Segi Cash Register yang dibuat dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Sederhana.

ü  Apabila harga jual BKP sudah termasuk PPN, Slip Cash Register atau Segi Cash Register wajib diberi keterangan “untuk BKP harga sudah termasuk PPN&rdquo

ü  Pencantuman alamat Pedagang Eceran pada Slip Cash Register atau Segi Cash Register dapat disingkat.

  1. E.     Leasing

Dirjen Pajak telah mengeluarkan penegasan baru mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi dan transaksi penjualan dan penyewagunausahaan kembali (sale and leaseback), sebagai penegasan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-129 /PJ/2010 sebagai pengganti dari SE-10/PJ.42/1994.

Kegiatan sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease), untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Transaksi sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi

Dalam hal Barang Kena Pajak berupa barang modal yang menjadi objek pembiayaan berasal dari pemasok (Supplier):

  1. Barang Kena Pajak tersebut dianggap diserahkan secara langsung oleh Pengusaha Kena Pajak pemasok (supplier) kepada lessee
  2. Lessor tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena dianggap hanya menyerahkan jasa pembiayaan yang merupakan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
  3. Pengusaha Kena Pajak pemasok wajib menerbitkan Faktur Pajak kepada lessee dengan menggunakan identitas lessee sebagai pembeli Barang Kena Pajak/penerima Jasa Kena Pajak (tidak menggunakan metode qualitate qua.
  4. Dasar Pengenaan Pajak yang dicantumkan dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebesar Harga Jual dari Pengusaha Kena pajak pemasok.

Dalam hal Barang Kena Pajak berupa barang modal yang menjadi objek pembiayaan berasal dari dari persediaan yang telah dimiliki oleh lessor:

ü  Lessor pada dasarnya melakukan dua jenis penyerahan, yaitu:

  1. Penyerahan jasa pembiayaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai
  2. Penyerahan Barang Kena Pajak, yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai.

ü  Lessor harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan harus menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut kepada lessee. Pengukuhan lessor sebagai Pengusaha Kena Pajak ini dilakukan dengan tetap memperhatikan batasan Pengusaha Kecil menu rut ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

ü  Dasar Pengenaan Pajak yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah Harga Jual, tidak termasuk unsur bunga yang diminta atau seharusnya diminta oleh lessor karena jasa pembiayaan yang diserahkannya.

ü  Penggunaan qualitate qua (q.q.) pada bagian nama dan/atau NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak pada Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak pemasok (supplier) sebelum diberlakukannya Surat Edaran ini dapat dibenarkan dan tidak menjadikan Faktur Pajak tersebut cacat.

Transaksi penjualan dan penyewagunausahaan kembali (sale and leaseback)

Dalam hal penyewagunausahaan kembalinya merupakan sewa guna usaha dengan hak opsi:

ü  Penyerahan Barang Kena Pajak dari lessee kepada lessor (sale) tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai karena:

  1. Barang Kena Pajak yang menjadi objek pembiayaan berasal dari milik lessee, yang dijual oleh lessee untuk kemudian dipergunakan kembali oleh lessee
  2. Lessor pada dasarnya hanya melakukan penyerahan jasa pembiayaan, tanpa bermaksud memiliki dan menggunakan barang yang menjadi objek pembiayaan tersebut;

ü  Penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dari lessee kepada lessor pada dasarnya merupakan penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utangpiutang

ü  Penyerahan jasa sewa guna usaha dengan hak opsi oleh lessor kepada lessee (leaseback) merupakan jasa pembiayaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai,

Dalam hal penyewagunausahaan kembalinya merupakan sewa guna usaha tanpa hak opsi:

ü  Penyerahan Barang Kena Pajak dari lessee kepada lessor (sale) dikenai Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

ü  Penyerahan jasa sewa guna usaha tanpa hak opsi oleh lessor kepada lessee (leaseback) dikenai Pajak.

  1. F.     Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)

Berdasarkan Pasal 16C UU No.8/1983 STDD 42/2009, Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN apabila:

  1. Membangun sendiri tersebut dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh ornag pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain, termasuk yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong tetapi atas kegiatan membangun sendiri tersebut tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
  2. Bangunan adalah berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada satu kesatuan tanah/ dan atau perairan dengan criteria:
    1. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bara atau bahan sejenis dan/atau baja
    2. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha
    3. Luas keseluruhan paling sedikit 300m2 (tiga ratus meter persegi)
    4. Termasuk kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dan kontraktor atau pemborong tersebut bukan merupakan Pengusaha Kena pajak.

Bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton dan/atau  bahan lain yang umur bangunannya lebih dari 25 (dua puluh lima tahun).

Tarif dan Pengenaan Pajak

  1. Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Dasar  Pengenaan Pajak.
  2. Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan, tidak termasuk harga perolehan tanah.
  3. Termasuk dalam pengertian jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan untuk membangun sendiri adalah juga jumlah PPN yang dibayar atas perolehan bahan dan jasa untuk kegiatan membangun sendiri tersebut.

Saat dan tempat pajak terutang:

  1. Saat yang menentukan PPN terutang adalah saat dimulainya secara fisik kegiatan membangun sendiri (menggali fondasi, memasang tiang pancang dan lain-lain).
  2. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
  3. Tempat pajak terutang atas kegiatan pajak membangun sendiri adalah di temapt bangunan tersebut didirikan.

Penyetoran dan Pelaporan

  1. PPN yang terutang sebesar 10% x 40% dari seluruh biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan, harus disetorkan seluruhnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun sendiri ke Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pengeluaran biaya tersebut. Dalam hal kegiatan membangun sendiri dilakukan oleh PKP, PPN yang tercantum dalam SSP tersebut tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, karena pembayaran PPN tersebut merupakan pembayaran PPN untuk kegiatan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP yang bersangkutan.
  2. Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan pada KPP di tempat bangunan tersebut berada dengan mempergunakan SSP lembar ke tiga bukti setoran PPN paling lambat tanggal 20 pada bulan dilakukannya penyetoran.

Kegiatan Membangun Sendiri Di Kawasan Real Estat

  1. Membangun sendiri pada kawasan Real Estat di atas tanah yang diperoleh sesudah 31 Desember 1994, tidak dikategorikan sebagai membangun sendiri, tetapi dianggap dibangun oleh Real Estat. Karena pada dasarnya Real Estat tidak boleh menjual tanah. Dengan demikian kegiatan membangun sendiri pada kawasan Real Estat di atas tanah yang diperoleh sebelum 1 Januari 1995 masih dapat dikategorikan sebagai kegiatan membangun sendiri. Dalam hal ini perlakuan PPN-nya sama dengan kegiatan membangun sendiri bukan di dalam kawasan Real Estate.
  2. Dalam hal perolehan tanah kavling pada kawasan Real Estat terjadi sesudah tanggal 1 Januari 1995, maka :

ü  Kegiatan membangun sendiri oleh pemilik kavling, dianggap dibangun oleh PKP Real Estate.

ü  Dasar Pengenaan Pajak adalah sebesar nilai bangunan (tidak termasuk harga tanah) yang dihitung oleh PKP Real Estat seandainya rumah tersebut dibangun oleh PKP Real Estate.

ü  Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemilik kavling sehubungan dengan pembangunan rumah tersebut, dilaporkan kepada PKP Real Estat setiap bulan dan dianggap sebagai pembayaran termin. Berdasarkan laporan pemilik kavling, PKP Real Estat harus memungut PPN yang terutang kepada pemilik kavling, kemudian menyetor dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN pada bulan yang bersangkutan.

ü  Apabila rumah tersebut telah selesai dibangun, PKP Real Estat harus menentukan nilai bangunan rumah tersebut sesuai dengan patokan harga yang berlaku. Dalam hal nilai bangunan yang dihitung oleh PKP Real Estat lebih besar dari jumlah biaya yang telah dilaporkan oleh pemilik kavling, maka atas selisih tersebut harus dipungut PPN, disetordan dilaporkan oleh PKP Real Estat dalam SPT Masa PPN bulan yang bersangkutan. Apabila patokan harga bangunan yang berlaku lebih kecil daripada jumlah biaya yang dilaporkan maka DPP yang dipakai adalah jumlah biaya yang dilaporkan oleh pemilik kavling tersebut, dan atas selisih tersebut tidak dapat direstitusi.

ü  Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk membangun rumah tersebut tidak dapat dikreditkan.

 

Credit to “Teman Kelompok 2 PPAK ang. XV UNHAS”

Posted in Uncategorized | 2 Comments

PERANAN AKUNTANSI LINGKUNGAN DALAM PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

III. Pendahuluan

  1. 1.      Latar Belakang

Perusahaan adalah bentuk organisasi yang melakukan aktivitas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Murni, 2001) Perusahaan yang berorientasi pada laba akan berusaha menggunakan sumber daya yang dimilikinya semaksimal mungkin untuk memperoleh laba demi kelangsungan hidupnya sehingga berakibat pada dampak lingkungan baik secara positif maupun secara negatif (Harahap, 1999).
Perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan selalu berinteraksi dengan lingkungannya sebab lingkungan memberikan andil dan kontribusi bagi perusahaan, terjadi pergeseran tujuan perusahaan (Yuniarti, 1998).

Pertama, pandangan konvensional, yaitu menggunakan laba sebagai ukuran kinerja perusahaan. Perusahaan dengan kinerja yang baik adalah perusahaan yang mampu memperoleh laba maksimal untuk kesejahteraan stickholder. Kedua, pandangan modern, yaitu tujuann perusahaantidak hanya mencapai laba maksimal tetapi juga kesejahteraan sosial dan lingkungannya. Seperti yang diungkapkan oleh Glueck dan Jauck (1984) bahwa tujuan perusahaan meliputi profitabilitas, efisiensi, kepuasan, dan pengembangan karyawan, tanggung jawab sosial dan hubungan baik dengan masyarakat serta kelangsungan usaha dan tujuan lainnya.

Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya. Keberadaan perusahaan dianggap mampu menyediakan kebutuhan masyarakat untuk konsumsi maupun penyedia lapangan pekerjaan. Perusahaan didalam lingkungan masyarakat memiliki sebuah legitimasi untuk bergerak leluasa melaksanakan kegiatannya, namun lama kelamaan karena posisi perusahaan menjadi amat vital dalam kehidupan masyarakat maka dampak yang ditimbulkan juga akan menjadi sangat besar. Dampak yang muncul dalam setiap kegiatan operasional perusahaan ini dipastikan akan membawa akibat kepada lingkungan di sekitar perusahan itu menjalankan usahanya. Dampak negatif yang paling sering muncul ditemukan dalam setiap adanya penyelenggaraan operasional usaha perusahaan adalah polusi suara, limbah produksi, kesenjangan, dan lain sebagainya dan dampak semacam inilah yang dinamakan Eksternality (Harahap, 1999).

Besarnya dampak Eksternalities ini terhadap kehidupan masyarakat yang menginginkan manfaat perusahaan menyebabkan timbulnya keinginan untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh perusahaan secara tersistematis sehingga dampak negatif dari eksternalities ini tidak menjadi semakin besar. Dari hal semacam ini kemudian mengilhami sebuah pemikiran untuk mengembangkan ilmu akuntansi yang bertujuan untuk mengontrol tanggung jawab perusahaan. Adanya tuntunan ini maka akuntansi bukan hanya merangkum informasi data keuangan antara pihak perusahaan dengan pihak ketiga namun juga mengatasi hubungan dengan lingkungan. Ilmu akuntansi yang mengatur proses pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan eksternalities tersebut disebut dengan Akuntansi lingkungan.

Didalam dunia bisnis dikenal akuntansi yang merupakan penyedia informasi dan merupakan alat pertanggungjawaban manajemen yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Didalam akuntansi konvensional, informasi dalam laporan keuangan merupakan hasil transaksi perusahaan dari pertukarang barang dan jasa antara dua atau lebih entitas ekonomi (Belkoui, 1981). Pertukaran barang antara perusahaan dan lingkungan sosialnya menjadi cenderung diabaikan akibat dari perlakukan akuntansi tersebut yang menyebabkan pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang kurang lengkap terutama mengenai hal hal yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pada mulanya akuntansi diartikan hanya sekedar sebagai prosedur pemrosesan data keuangan. Pengertian ini dapat ditemukan dalam Accounting Terminology Bulletin yang diterbitkan oleh AICPA (American Institute of Certified Public Accounting). Dalam Accounting Terminology Bulettin no.1 dinyatakan sebagai berikut:

Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in the term of money, transaction and event which are and part, at least of finantial character and interpreting the result there of.” (AICPA, 2000)

 

Pada perkembangannya, akuntansi tidak hanya sebatas proses pertanggung jawaban keuangan namun juga mulai merambah ke wikayah pertanggung jawabab sosial lingkungan sebagai ilmu akuntansi yang relatif baru. Akuntansi lingkungan menunjukkan biaya riil atas input dan proses bisnis serta memastikan adanya efisiensi biaya, selain itu juga dapat digunakan untuk mengukur biaya kualitas dan jasa. Tujuan utamanya adalah dipatuhinya perundangan perlimdungan lingkungan untuk menemukan efisiensi yang mengurangi dampak dan biaya lingkungan.

Dalam akuntansi secara umum yang terjadi adalah pengukuran dan pencatatan terhadap dampak yang timbul dari hubungan antara perusahaan dengan pelanggan atau konsumen produk namun dalam akuntansi lingkungan lebih cenderung menyoroti masalah aspek sosial atau dampak dari kegiatan secara teknis, misalnya pada saat penggunaan alat atau bahan baku perusahaan yang kemudian akan menghasilkan limbah produksi yang berbahaya. Bidang ini amat penting sebab khususnya di Indonesia saat ini terlalu banyak perusahaan baik badan usaha milik negara maupun swasta yang dalam pelaksanaan operasi usaha ini menimbulkan kerusakan ekosistem karena adanya limbah produksi perusahaan yang tentu memerlukan alokasi biaya penanganan khusus untuk hal tersebut. .

Isu lingkungan bukan lagi merupakan suatu isu yang baru. Persoalan lingkungan semakin menarik untuk dikaji seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi global dunia. Secara perlahan terjadi perubahan yang mendasar dalam pola hidup bermasyarakat yang secara langsung atau tidak memberikan pengaruh pada lingkungan hidup. Indonesia sebagai Negara sedang berkembang tidak terlepas pula dari persoalan lingkungan yang semakin hari semakin terasa dampaknya. Era industrialisasi dasatu pihak menitik beratkan pada penggunaan teknologi seefisien mungkin sehingga terkadang mengabaikan aspek-aspek lingkungan. Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya arti lingkungan mulai tumbuh secara perlahan-lahan. Kesadaran ini tentunya menjadi modal dasra sebagai system control bagi perusahaan-perusahaan sehingga efek samping industrialisasi perusahaan dapat termarjinalkan. Aktualisasi kesadaran ini mulai kelihatan dengan gencarnya reaksi masyarakat terhadap perubahan yang terjadi dari suatu system. Pembuangan air limbah dari satu industry atau penebangan hutan yang menyimpang selalu menjadi sorotan tajam.

Persoalan lingkungan dengan pencemaran limbah misalnya, banyak perusahaan-perusahaan telah diberhentikan operasionalnya karena masalah lingkungan yang dicemarkan oleh perusahaan tersebut. Contoh lainnya berkaitan dengan isu clean government, isu ini berkaitan dengan perubahan system perundang-undangan lingkungan hidup telah menjadi sorotan tajam diberbagai media.

Polusi dan pengelolaan limbah yang buruk membawa dampak negative yang tinggi terhadap perekonomian Indonesia. Bank dunia mencatat akibat dari pengelolaan limbah yang buruk mengakibatkan:

  • Total kerugian ekonomi dari terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi, diestimasi secara konservatif adalah sebesar 2% dari PDB tiap tahunnya
  • Biaya yang timbul dari polusi udara terhadap perekonomian Indonesia diperkirakan sekitar 400 juta dollar setiap tahunnya
  • Biaya yang timbul akibat polusi udara di wilayah Jakarta saja diperkirakan sebanyak 700 juta dollar per tahunnya

Alokasi biaya lingkungan terhadap produk atau proses produksi dapat memberikan manfaat motivasi bagi manajer atau bawahannya untuk menekan polusi sebagai akibat dari proses produksi tersebut Didalam akuntansi konvensional, biaya ini dialokasikan pada biaya overhead dan pada akuntansi tradisional dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan dialokasikan keproduk tertentu atau dialokasikan pada kumpulan kumpulan biaya yang menjadi biaya tertentu sehingga tidak dialokasikan keproduk secara spesifik.
Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan adalah limbah produksi.

Dalam UU no. 23 tahun1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah diartikan sebagai sisa suatu usaha dan atau kegiatan produksi, sedangkan pencemaran diartikan sebagai proses masuknya makhluk hidup atau zat, dam energi maupun komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan itu tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya. Limbah produksi yang dihasilkan oleh operasional perusahaan terdapat kemungkinan bahwa lembah tersebut berbahaya bagi lingkungan sehingga lembah sebagai residu operasional perusahaan memerlukan pengelolaan dan penanganan khusus oleh perusahaan agar tidak menyebabkan dampak negatif yang lebih besar terhadap lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Sebagai sebuah bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mengatasi masalahlimbah hasil operasional perusahaan adalah dengan dilakukannya pengelolaan limbah operasional perusahaan tersebut dengan cara tersistematis melalui proses yang memerlukan biaya yang khusus sehingga perusahaan melakukan pengalokasian nilai biaya tersebut dalam pencatatan keuangan perusahannya.

Akuntansi lingkungan ini merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mengidentifikasikan, mengukur, menilai, dan melaporkan akuntansi lingkungan. Dalam hal ini, pencemaran dan limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif dari operasional perusahaan yang memerlukan sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan sebab pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan memerlukan pengukuran, penilaian, pengungkapan dan pelaporan biaya pengelolaan limbah dari hasil kegiatan operasional perusahaan

Tujuan dari akuntansi lingkungan adalah untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan atau dapat menggunakannya. Keberhasilan akuntansi lingkungan tidak hanya tergantung pada ketetapan dalam menggolongkan semua biay-biaya yang dibuat perusahaan. Akan tetapi kemampuan dan keakuratan data akuntansi perusahaan dalam menekan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktifitas perusahaan. Tujuan lain dari pentingnya pengungkapan akuntansi lingkungan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan oleh perusahaan maupun organisasi lainnya yaitu mencakup kepentingan organisasi public dan perusahaan-perusahaan public yang bersifat local. Pengungkapan ini penting terutama bagi para stakeholders untuk dipahami, dievaluasi dan analisis sehingga dapat member dukungan bagi usaha mereka. Oleh karena itu, akuntansi lingkungan selanjutnya menjadi dua bagian dari suatu system social perusahaan.

 

 

Perhitungan biaya dalam penanganan limbah tersebut diperlukan adanya perlakuan akuntansi yang tersistematis secara benar. Perlakuan terhadap masalah penanganan limbah hasil operasional perusahaan ini menjadi sangat penting dalam kaitannya sebagai sebuah kontrol tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Proses pengukuran, penilaian, pengungkapan dan penyajian informasi perhitungan biaya pengelolaan limbah tersebut merupakan masalah akuntansi yang menarik untuk dilakukan penelitian sebab selama ini belum dirumuskan secara pasti bagaimana metode pengukuran, penilaian, pengukapan, dan penyajian akuntansi lingkungan di sebuah perusahaan.

Akuntansi lingkungan sudah didorong dengan mantap di dalam dua dekade yang terakhir sebagai hasil keprihatinan lingkungan yang diangkat oleh banyak negara-negara di seluruh dunia. Kendati tambahan banyak sekali mempunyai untuk meliput statistik lebih nasional dan menciptakan baru memegang buku bahwa perhitungan-perhitungan buatan sungguh kebingungan, akuntansi lingkungan sudah dipandang dengan baik dekat beberapa negara-negara. Manfaat-manfaat dari metodologi akuntansi lingkungan yang ditingkatkan termasuk data lebih baik untuk implementasi kebijakan, satu kesadaran yang ditingkatkan dari dampak dari berbagai tindakan-tindakan dan indikator ekonomi di lingkungan, dan gagasan-gagasan lebih baik di bagaimana caranya dengan baik menyesuaikan perkembangan berkelanjutan untuk datang generasi-generasi (Lange, 2003). Jadi; Dengan demikian, beberapa proyek-proyek akuntansi lingkungan sudah membendung dan sudah tumbuh baru-baru ini

 

 

 

 

 

 

.

  1. 2.      Rumusan Masalah

Peran akuntansi lingkungan dalam penanggulangan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan.

  1. 3.      Tujuan dan Manfaat

3.1.Tujuan:

  • Untuk memperkenalkan akuntansi lingkungan sebagai cabang dari ilmu akuntansi
  • Untuk memberikan alternative penanggulangan kerusakan lingkungan

3.2.Manfaat:

  • Untuk memberikan image lain kepada para akuntan
  • Untuk memperkenalkan akuntansi lingkungan sebagai isu baru dalam penanggulangan kerusakan lingkungan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Pembahasan (Tinjauan Pustaka)

  1. 1.      Sejarah Akuntansi Lingkungan

Konsep akuntansi lingkungan sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa. Pesatnya perkembangan konsep ini didasarkan pada banyaknya tekanan dari lembaga-lembaga bukan pemerintah, serta meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat luas yang mendesak agar perusahaan-perusahaan menerapkan pengelolaan lingkungan bukan hanya kegiatan industry demi bisnis saja. Namun, sampai dengan pertengahan tahun 1990-an konsep atau kata ini tidak banyak terdengar termasuk di Jepang. Pada pertengahan tahun 1990-an komite standar akuntansi internasional mengembangkan konsep tentang prinsip-prinsip akuntansi internasional. Termasuk di dalamnya pengembangan akuntansi lingkungan dan audit hak-hak azasi manusia. Disamping itu, standar industry juga semakin berkembang dan auditor professional seperti AICPA mengeluarkan prinsip-prinsip universal tentang audit lingkungan.

Pada tahun 1999 Badan Lingkungan Hidup Jepang yang kemudian berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan panduan akuntansi lingkungan pada bulan Mei tahun 2000. Panduan ini kemudian disempurnakan lagi pada tahun 2002 dan 2005. Semua perusahaan di Jepang diwajibkan menerapkan akuntansi lingkungan. Perusahaan-perusahaan besar Jepang seperti Fuji Xerox mulai menempatkan posisi akuntansi lingkungan sederajat dengan posisi akuntansi keuangan.

Latar belakang pentingnya akuntansi lingkungan pada dasarnya menuntut kesadaran penuh perusahaan-perusahaan maupun organisasi lainnya yang telah mengambil manfaat dari lingkungan. Manfaat yang diambil ternyata telah berdampak pada maju dan berkembangnya bisnis perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan-perusahaan atau organisasi lainnya agar dapat meningkatkan usaha dalam mempertimbangkan konversi lingkungan secara berkelanjutan. Usaha yang dibuat tentunya berkaitan dengan akuntansi lingkungan yang merupakan bagian dari aktivitas bisnis mereka. Salah satu usaha tersebut adalah memasukkan anggaran lingkungan pada laporan keuangan dan pertanggungjawaban perusahaan. Laporan keuangan merupakan bagian dari data perusahaan. Data akuntansi lingkungan tidak hanya digunakan oleh perusahaan atau internal organisasi lainnya, tetapi juga dugunakan untuk seluruh public.

Di Indonesia, IAI yang menjadi wadah professional akuntan kelihatannya masih belum ada perhatian serius sehubungan dnegan pengembangan dan penetapan prosedur standar akuntansi lingkungan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman bagi perusahaan-perusahaan dalam membuat pelaporan akuntansi lingkungannya.

  1. 2.      Penerapan Akuntansi Lingkungan

Unsur-unsur akuntansi lingkungan dibagi ke dalam beberapa jenis. Jenis pertama adalah biaya lingkungan. Jenis kedua adalah keuntungan konversi lingkungan, sedangkan jenis ketiga berhubungan dengan keuntungan ekonomi dari kegiatan konversi lingkungan.

Biaya lingkungan pada dasarnya berhubungan dengan biaya produk,proses, system atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Tujuan perolehan biaya adalah

  • Bagaimana cara mengurangi biaya-biaya lingkungan
  • Meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kinerja lingkungan dengan member perhatian pada situasi sekarang
  • Masa yang akan dating dan biaya-biaya manajemen yang potensial.

Oleh karena itu, bagaimana suatu perusahaan menggambarkan biaya lingkungan tergantung pada bagaimana niat untuk menggunakan informasi dan skala atau lingkup dari pelatihan.

Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan dalam setiap atau seluruh kategori-kategori dari perusahaan-perusahaan berbeda-beda. Lebih baik memusatkan perhatian pada biaya lingkungan untuk keputusan-keputusan manajemen.

Biaya lingkungan yang berasal dari awal (upstream) merupakan biaya yang terjadi sebelum operasi dari proses, system atau fasilitas. Biaya-biaya yang termasuk ke dalamnya berhubungan dengan kedudukan, desain dari produk lingkungan yang lebih baik atau proses, kualifikasi dari supplier, evaluasi alternative peralatan pengendalian polusi dan seterusnya. Apakah diklasifikasikan sebagai overhead atau riset dan pengembangan, biaya-biaya ini dapat dengan mudah dilupakan ketika para manajer dan analis terfokus pada biaya proses operasional, system dan fasilitas.

Regulasi dan pengungkapan biaya-biaya lingkungan yang terjadi dalam operasional suatu proses, system atau fasilitas, karena beberapa perusahaan tradisional mempunyai hubungan dengan biaya-biaya seperti overhead, mereka tidak akan memberikan perhatian yang sesuai dari manager dan analis pertanggungjawaban yntuk operasi setiap harinya serta keputusan bisnisnya. Pentingnya biaya ini juga barangkali lebih sulit dietntukan karena hasil tentang penyatuannya dalam penghitungan overhead.

Ketika biaya awal dan biaya operasional sekarang barangkali digelapkan oleh praktik akuntan manajemen, biaya lingkungan di akhir tidak dapat dimasuki oleh system akuntansi manajemen secara keseluruhan. Biaya lingkungan dari operasional sekarang ini merupakan prospektif, artinya biaya-biaya akan terjadi lebih atau kurangtergambar dengan baik pada masa mendatang.

Biaya konservasi lingkungan diukur dengan satuan rupiah adalah investasi dan biaya-biaya berhubungan dengan pencegahan, pengurangan dan/atau penghindaran dampak lingkungan, bergerak dari kenyataan, melakukan perbaikan yang terjadi setelah bencana dan kegiatan lainnya.

Keuntungan yang diperoleh perusahaan ketika melakukan konservasi lingkungan berasal dari pencegahan, pengurangan dan/atau penggagalan dampak lingkungan, memperbaiki beberapa dampak, perbaikan dilakukan setelah bencana terjadi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang diukur dalam unit fisik.

Keuntungan konservasi lingkungan diukur dengan unit fisik yaitu keuntungan diperoleh dari pencegahan, pengurangan, dan/atau penghindaran dari dampak lingkungan, bergerak dari kenyataan, melakukan perbaikan yang terjadi setelah bencana kegiatan lainnya.

Keuntungan ekonomi dari kegiatan konservasi lingkungan menjelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh atas laba perusahaan sebagai suatu hasil dari kemajuan. Biaya kinservasi lingkungan merupakan biaya yang dipikul oleh perusahaan dan organisasi lainnya untuk melakukan kegiatan konservasi lingkungan. Biaya-biaya tersebut bukan merupakan biaya yang dibebankan ke dalam bentuk pemulihan kesehatan atau pencegahan polusi lingkungan, pencemaran udara sebagai suatu keseluruhan hasil dari kegiatan bisnis perusahaan maupun organisasi lainnya.

Biaya social sering juga disebut dengan biaya/pengeluaran tak terduga. Padahal biaya social tidak selalu tidak bias diduga. Ada banyak penelitian dalam konsep biaya social, tetapi umumnya menjelaskan makna yang ditempatkan pada biaya yang berhubungan dengan masayarakat sebagai suatu hasil dari dampak lingkungan khusus perusahaan maupun organisasi lainnya, atau suatu entitas yang tidak ditentukan. Mungkin memang ada biaya social seperti sumbangan-sumbangan yang sifatnya benar-benar tidag terduga. Untuk mengahdapi jenis-jenis biaya social seperti ini, manager dapat melakukan perkiraan berapa jumlah batasan yang kira-kira akan dikeluarkan perusahaan mengenai kegiatan konservasi lingkungan. Prinsipnya adalah tetap dapat membuat perkiraan.

Keuntungan ekonomi berhubungan dengan kegiatan konservasi lingkungan diukur dengan satuan rupiah merupakan keuntungan terhadap laba perusahaan sebagai suatu hasil dari kemajuan kegiatan konservasi lingkungan.

Fungsi penting dari akuntansi lingkungan adalah untuk menempatkan biaya-biaya lingkungan agar diperhatikan oleh para stakeholders perusahaan yang sanggup dan termotivasi untuk mengidentifikasi bagaimana cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-biaya ketika pada saat yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan.

Pemisahan biaya lingkungan dari jumlah overhead sering menyembunyikan dan mengalokasikan Biaya-biaya terhadap produk yang tidak tepat, pada proses, system atau fasilitas yang secara langsung bertanggung jawab mengungkapkan biaya-biaya ini bagi para manajer, analis biaya, insinyur, perancang dan lainnya. Kritikan ini tidak hanya untuk perusahaan dalam menghitung akurasi dari biaya produksi bagi produk dan proses yang berbeda, tetapi juga untuk membantu target manajer mengurangi biaya kegiatan-kegiatan yang dapat memperbaiki kualitas lingkungan. Terdapat dua pendekatan umum dalam mengalokasikan biaya-biaya lingkungan, yaitu:

  1. Dikembangkan sesuai alokasi biaya langsung ke dalam system akuntansi biaya
  2. Menangani alokasi biaya di luar system akuntansi

 

Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran disusun oleh manajemen dalam jangka waktu satu tahun membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya yang diperkirakan. Dengan anggaran, manajemen mengarahkan jalannya perusahaan terhadap kondisi tertentu.

Keputusan penyusunan anggaran modal dibuat ketika kebutuhan untuk itu muncul dan melibatkan jumlah uang yang relative besar, komitmen dana jangka panjang dan ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu yang terlibat dan kesulitan dalam mengestimasikan variable-variabel pengambilan keputusan. Karena melibatkan jumlah dana yang begitu besar, keputusan anggaran modal yang salah dapat mengakibatkan kebangkrutan, masalah-masalah arus kas yang sulit, atau paling tidak, kegagalan untuk mengoptimalkan operasi perusahaan. Akibatnya, keanyakan perusahaan melakukan pendekatan terhadap keputusan ini dengan serius dan terus menerus mencari cara untuk memperbaiki proses penyusunan anggaran modal.

Ketika melakukan evaluasi terhadap besaran potensi dari investasi mdal, penting untuk mempertimbangkan secara penuh aspek-aspek yang berkaitan dengan biaya lingkungan, biaya savings maupun pendapatan-pendapatan lainnya sebagai usaha menempatkan modal investasi untuk pencegahan polusi berdasarkan tingkat yang dikerjakan dilapangan, Termasuk dengan pilihan investasi lainnya. Untuk melakukan hal ini, dentifikasi dan masukan jenis-jenis dari biaya (dan pendapatan) akan membantu untuk menunjukkan kelangsungan keuangan dari investasi teknologi yang bersih. Analisis data kualitatif dan isu-isu yang tidak dengan mudah dikuantifikasikan, secara potensial akan lebih sedikit perannya mengukur invesatsi dalam usaha untuk mencegah polusi. Setelah mengumpulkan dan mengembangkan data lingkungan, biaya-biaya yang dialokasikan dan direncanakan, biaya savings dan pendapatn-pendapatan potensial dari produk, proses, system atau fasilitas yang terfokus terhadap keputusan penganggaran modal, dimulai dengan cara-cara mengestimasi biaya-biaya dan pendapatan. Selanjutnya bergerak kea rah perhitungan biaya lingkungan dan keuntungan-keuntungan seperti ketidakpastian dan gambaran perusahaan. Keuntungan meningkatkan gambaran perusahaan dalam hubungannya dengan modal investasi untuk mencegah polusi dapat mempenagruhi biaya dan pendapatan dalam cara-cara yang menantang.

Desain dari proses atau produk secara signifikan mempengaruhi biaya dan kinerja lingkungan. Proses desainmelibatkan kesetaraan biaya, kinerja, budaya, hokum dan criteria lingkungan. Banyak perusahaan-perusahaan mengadopsi “desain untuk lingkungan” atau program “desain siklus hidup” untuk pertimbangan lingkungan pada jumlah awal. Untuk melakukan ini, para desainer membutuhkan informasi berdasarkan biaya-biaya lingkungan dan kinerja dari alternative produk/proses desain, banyak informasi dibutuhkan dalam pengambilan keputusan penganggaran modal. Oleh karena itu, membuat biaya lingkungan dan informasi kinerja memberikan bagi para desain untuk memfasilitasi desain lingkungan produk dan proses yang lebih baik.

Pada prinsipnya, lingkup perhitungan dari biaya lingkungan seharusnya sama seperti laporan lingkungan perusahaan. Lingkup perhitungan harus mampu melindungi kelompok bisnis. Meskipun demikian, jika di masalah-masalah ditunjukkan seperti hasil dari perhitungan kinerja untuk kelompok perusahaan sementara waktu, perhitungan seharusnya dibentuk dengan melindungi keseluruhan perusahaan dan lingkup bisnis, dengan membentuk perhitungan sekuential terhadap kenyataan operasional dari perusahaan atau organisasi lainnya seperti yang diinginkan.

Ada beberapa kategori yang berhubungan dengan kegiatan bisnis yaitu

  • bisnis adalah biaya
  • biaya upstream/downstream
  • biaya administrasi
  • biaya penelitian dan pengembangan
  • biaya kegiatan social
  • biaya perbaikan lingkungan
  • biaya lainnya.

Dalam bisnis adalah biaya adalah biaya konservasi lingkungan merupakan pengendalian terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasi bisnis dengan area bisnis. Contoh-contoh biaya seperti biaya pencegahan polusi, biaya konservasi lingkungan global, biaya sirkulasi sumberdaya.

Polusi udara memiliki dimensi global dank arena Indonesia telah meratifikasi protocol Kyoto, maka Indonesia dapat mengakses pendanaan dari dana-dana yang disediakan oleh Clean Development Mechanism. Kredit-kredut pengurangan emisi karbon memberikan insentif tambahan bagi industry-industri dan kota-kota untuk berinvestasi dalam efisiensi energy, pengembangan energy yang dapat diperbarui dan peluang-peluang lainnya untuk mengurangi emisi gas-gas rumah kaca. Biaya pencegahan polusi merupakan biaya yang dibuat untuk usaha-usaha mengurangi dampak lingkungan, seperti perlengkapan atau fasilitas yang dipasang untuk mengakhiri emisi yang bertujuan untuk mencegah polusi. Polusi yang mengacu pada  kerusakan kesehatan manusia atau lingkungan hidup yang diciptakan dengan merusak pengaruh-pengaruh yang disebabkan oleh kegiatan bisnis. Dalam istilah actual, format khusus dari populasi seperti yang dirumuskan dalam hokum lingkungan ,seperti polusi udara, polusi air, tanah yang terkontaminasi, gempa, dan bau.

Biaya konservasi lingkungan global merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan dampak negative lingkungan terhadap lingkungan global atau suatu bagian yang luas tentang lingkungan yang dihasilkan dari kegitana manusia. Biaya yang dialokasikan untuk pencegahan pemanasan global, untuk mencegah menipisnya lapisan ozon dan usaha-usaha kegiatankonservasi lingkungan global lainnya. Biaya untuk pencegahan pemanasan global dan konservasi energy berhubungan dengan biaya pencegahan efek rumah kaca dan lain-lain.

Biaya sirkulasi sumber daya didefinisikan sebagai biaya pengeluaran yang dibuat untuk keberlanjuatn perputaran biaya. Usaha sirkulasi sumber daya termasuk penahanan sisa barang, penggunaan siklus dari peredaran sumber daya tanpa tergantung pada nilai pasar dan penjualan barang sisa yang tidak diedarkan kembali. Biaya-biaya yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah:

  • Biaya efisiensi pemanfaatan sumber daya
  • Biaya pendauran ulang barang sisa industry
  • Biaya pendauran ulang pemborosan kotapraja
  • Biaya pemborosan penjualan kotapraja
  • Biaya penjualan barang sisa industry
  • Biaya mendukung peredaran sumber daya

Biaya upstream adalah suatu biaya yang berusaha untuk mengurangi dampak lingkungan yang diciptakan sebelumnya terhadap masukan dar barang-barang dan jasa dalam area bisnis, sebaik biaya yang berhubungan terhadap usaha-usaha. Biaya downstream adalah biaya untuk usaha-usaha mengurangi dampak lingkungan yang diciptakan setelah barang-barang dan jasa yang telah dikeluarkan dari area bisnis, sebaik biaya yang berhubungan dengan usaha-usaha. Dalam biaya upstreams/downstreams, biaya konservasi lingkungan untuk mengendalikan dampak lingkungan yang dihasilkan dari kunci biaya upstream atau biaya downstream operasi bisnis.

Biaya administrasi meliputi pembendungan biaya konservasi lingkungan dari kegiatan administrasi. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok biaya adminstrasi:

  • Biaya untuk implementasi dan perbaikan dari sitem manajemen lingkungan
  • Biaya untuk pengungkapan dari hubungan informasi lingkungan dengan kegiatan bisnis dan iklan lingkungan
  • Biaya untuk pemantauan dampak lingkungan
  • Biaya untuk pelatihan karyawan
  • Biaya untuk kegiatan perbaikan lingkungan, seperti konservasi alam, penghijauan, proses mempercantik dan pemeliharaan pemandangan, preservasi alam sekitar

Biaya penelitian dan pengembangan meliputi pembendungan biaya konservasi lingkungan dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Biaya pembelanjaan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dialokasikan untuk konservasi lingkungan. Factor-faktor penting dalam biaya penelitian dan pengembangan meliputi:

  • Biaya penelitian dan pengembangan untuk pengembangan produk yang membantu konservasi lingkungan
  • Biaya penelitian dan pengembangan untuk membatasi dampak lingkungan pada bagian pengolahan produk
  • Biaya penelitian dan pengembangan lainnya berhubungan dengan pembatasan dampak lingkungan pada bagian distribusi atau bagian pemasaran produk.

Biaya kegiatan social meliputi pembendungan biaya konservasi lingkungan dari kegiatan social. Biaya kegiatan social adalah jenis biaya yang berhubungan dengan konservasi lingkungan yang dihasilkan untuk kebaikan masyarakat luas. Pertimbangan biaya ini untuk usaha konservasi lingkungan terdiri dari kegiatan social yang hubungan secara tidak langsung terhadap kegiatan bisnis perusahaan atau organisasi lainnya. Adapun manfaat yang dapat diambil dari biaya social antara lain:

  • Biaya untuk kegiatan perbaikan lingkungan, termasuk konservasi alam, perencanaan penghijauan, proses mempercantik dan pemeliharaan pemandangan, preservasi alam sekitar, dengan pengecualian terhadap lokasi bisnis
  • Biaya yang berhubungan dengan sumbangan atau dukungan keuangan dari kelompok lingkungan
  • Biaya yang berhubungan dengan berbagai kegiatan social, seperti dukungan keuangan dari konservasi lingkungan masyarakat local dan pengungkapan dari informasi masyarakat local.

Biaya pemeliharaan lingkungan merupakan alokasi untuk perbaikan dan degradasi lingkungan atas kegiatan-kegiatan bisnis. Adapun manfaat penggunaan biaya ini meliputi:

  • Biaya untuk memugar kembali lingkungan alam sebagaimana aslinya
  • Biaya untuk menutupi degradasi sesuai hubungannya dengan konservasi lingkungan
  • Ketentuan atau pembayaran asuransi untuk menutupi degradasi lingkungan

Biaya perbaikan lingkungan meliputi biaya yang ada menyesuaikan dengan degradasi lingkungan. Biaya untuk kegiatan lingkungan merupakan unsure actual yang menghasilkan sebagian dari bisnis sebagai sesuatu yang bukan biaya kegiatan social. Kegiatan-kegiatan yang merupakan unsure actual dihasilkan dari bisnis termasuk hal-hal seperti menghasilkan penghijauan dalam pemenuhan hokum lokasi industrial, menghasilkan perencanaan komersial dan menghasilkan bisnis konservasi alam untuk keuntungan. Sebaliknya, pengungkapan bisnis penghijauan dihasilkan untuk mencegah desertifikasi yang dikarakteristikkan sebagai biaya kegiatan social.

Biaya perbaikan kembali lingkungan alam terhadap lingkungan alam sebelumnya merupakan biaya yang terjadi untuk perbaikan dampak lingkungan. Ketentuan atau pembayaran asuransi merupakan biaya yang dibebankan pada pengeluaran perusahaan sesuai dengan anggaran degradasi lingkungan setelah kejadian terjadi. Biaya ini secara tidak langsung membantu terhadap peringanan dampak lingkungan. Biaya untuk degradasi sesuai menyajikan keseluruhan biaya yang terjadi setelah beberapa jenis dari kerusakan yang terjadi dan tidak secara langsung membantu terhadap peringanan dampak lingkungan. Menjadi hal terbaik bagi perusahaan tidak untuk membuat setiap biaya pemeliharaan lingkungan. Biaya dapat mengurangi seluruh implementasi kegiatan konservasi lingkungan sebelumnya.

Terdapat beberapa contoh biaya konservasi lingkungan yaitu

  • Biaya dihubungkan dengan pemanasan global
  • Biaya dihubungkan dengan pengukuran perlindungan lapisan ozon
  • Biaya dihubungkan dengan pengukuran kualitas udara
  • Biaya dihubungkan dengan pengukuran suara dan getaran
  • Biaya dihubungkan dengan pengukuran konservasi lingkungan untuk air,tanh, dan lingkungan geologi
  • Biaya dihubungkan dengan pengukuran pembuangan dan daur ulang
  • Biaya dihubungkan dengan pengukuran unsure obat
  • Biaya dihubungkan dengan konservasi lingkungan alam, dan lain-lain.

Biaya dihubungkan dengan pemanasan global dirincikan sebagai biaya konservasi lingkungan untuk mengurangi rumah kaca, gas, dan emisi. Biaya dihubungkan dengan pengukuran perlindungan lapisan ozon dirincikan sebagai biaya konservasi lingkungan untuk mengurangi emisi dari menipisnya unsure lapisan ozon. Biaya dihubungkan dengan pengukuran kualitas udara dirincikan sebagai biaya konservasi lingkungan untuk mengurangi dampak lingkungan disebabkan oleh emisi udara. Biaya dihubungkan dengan pengukuran suara dan getaran dirincikan sebagai biaya konservasi lingkungan untuk mengurangi suara dan getaran. Biaya dihubungkan dengan pengukuran konservasi lingkungan untuk air, tanah, dan lingkungan geologi dirincikan sebagai biaya konservasi lingkungan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas air, pencegahan dan kontaminasi tanah serta untuk mengurangi dampak lingkungan dikarenakan oleh emisi dalam air dan tanah. Biaya dihubungkan dengan pengukuran pembuangan dan daur ulang dirincikan sebagai biaya untuk mengurangi hasil barang sisa dan buangan limbah, promosi sirkulasi ulang sumber daya dan daur ulang. Biaya dihubungkan dengan pengukuran unsure obat dirincikan sebagai biaya konservasi lingkungan untuk risiko pengelolaan untuk mengurangi emisi dari obat yang menyebabkan dampak lingkungan. Biaya dihubungkan dengan konservasi lingkungan alam dirincikan sebagai biaya konservasi lingkungan berhubungan dengan usaha untuk lingkungan cagar alam. Biaya lainnya dirincikan sebagai biaya konservasi lingkungan lainnya berhubungan dengan pengukuran konservasi lingkungan.

Biaya lingkungan diklasifikasikan sebagai biaya yang berhubungan langsung dengan lingkungan atau daerah kelabu, bagian dari lingkungan atau bagian yang tidak. Invesatasi dan biaya ini dikelompokkan ke dalam daerah kelabu yang akan ditunjuk sebagai biaya yang komplek.

Keuntungan konservasi lingkungan diukur seperti perbedaan diantara dampak volume sepanjang dasar periode dan dampak lingkungan sepanjang periode di bawah audit. Sebagai aturannya, dasar periode dibandingkan dengan istilah keuangan sebelumnya.

Perbedaan dalam volume dampak lingkungan diantara dasar periode dan periode sekarang mengacu pada keuntungan yang diperoleh sepanjang kegiatan konservasi lingkungan, yang dianggap sebagai perbedaan dalam jumlah volume dari dampak lingkungan selama dua periode. Rumus yang dapat dijadikan bahan pertimbangan adalah:

 

 

Keuntungan konservasi lingkungan =

Total dampak volume lingkungan didasarkan pada periode –

Total dampak volume lingkungan dari periode sekarang

 

 

 

 

 

 

 

Dalam menghitung jumlah volume dari dampak lingkungan, diperlukan evaluasi kegiatan konservasi lingkungan sepanjang alas an mencerminkan kegiatan actual yang akan dihitung. Dampak volume lingkungan untuk dasar periode disesuaikan menurut kenaikan atau penurunan dalam perbandingan kegiatan bisnis dengan periode sekarang. Metode ini menghitung perbedaan diantara volume dampak lingkungan untuk periode sekarang dan nilai penyesuaian untuk dasar periode:

 

Keuntungan konservasi lingkungan =

Volume dari dampak lingkungan didasarkan pada periode x

(volume dari kegiatan bisnis dalam periode sekarang/volume kegiatan bisnis dalam dasar periode) –

volume dari dampak lingkungan pada periode sekarang

 

 

 

 

 

 

 

           

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan akuntansi lingkungan. Pengungkapan dalam akuntansi lingkungan merupaka jenis pengungkapan sukarela. Pengungkapan akuntansi lingkungan pada bahasan ini merupakan pengungkapan informasi data akuntansi lingkungan dari sudut pandang fungsi internal akuntansi lingkungan itu sendiri, yaitu berupa laporan akuntansi lingkungan. Laporan tersebut harus didasarkan pada situasi actual pada suatu perusahaan atau organisasi lainnya. Data actual diungkapkan ditentukan oleh perusahaan sendiri atau organisasi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan ketika pengungkapan data eksternal akuntansi lingkungan untuk mengklarifikasi prasarat dari pengungkapan data, supaya stakeholders memperoleh pemahaman konsisten dari data akuntansi lingkungan. Adapun dimensi dalam pengungkapan data akuntansi lingkungan dala hal ini meliputi:

 

 

 

 

  • Proses dan hasil kegiatan konservasi lingkungan
  • Item-item yang membentuk dasar akuntansi lingkungan
  • Hasil yang dikumpulkan dari akuntansi lingkungan

Item-item yang membentuk dasar akuntansi lingkungan adalah:

  1. Status

Terdiri atas periode target dan lingkup pengumpulan

  1. Indeks dan standar perhitungan untuk biaya konservasi lingkungan

Terdiri atas pengumpulan biaya penyusutan, standar untuk kelengkapan pembukuan biaya, standar pembukuan ketika kategori dikumpulkan berhubungan dengan kegiatan konservasi lingkungan

  1. Rincian dari kegiatan konservasi lingkungan dan standar perhitungan
  2. Rincian hubungan keuntungan ekonomi dengan kegiatan konservasi lingkungan serta standar perhitungan
  3. Standar pengumpulan untuk memperkuat akuntansi lingkungan
  4. Revisi terhadap pentingnya kebijakan akuntansi lingkungan

Hasil yang dikumpulkan dari akuntansi lingkungan adalah:

  1. Biaya konservasi lingkungan

Biaya ini menunjukkan hasil yang dikumpulkan dengan menjumlahkan biaya konservasi lingkungan dari kategori yang sesuai dengan kegiatan bisnis serta rincian kegiatan

  1. Keuntungan konservasi lingkungan

Biaya ini menunjukkan hasil yang dikumpulkan yang menjumlahkan volume dari dampak lingkungan menurut penunjuk prestasi lingkungan dan konservasi yang bermanfaat bagi lingkungan.

  1. Keuntungan ekonomi berhubungan dengan kegiatan konservasi lingkungan

Dalam hal ini ditunjukkan keuntungan actual dan keuntungan ekonomi

 

 

 

  1. Jadwal pernyataan lingkungan

Pada bagian ini ditunjukkan pentingnya informasi untuk mendukung data biaya konservasi lingkungan, keuntungan konservasi lingkungan dan hubungan keuntungan ekonomi dengan kegiatan konservasi.

 

  1. 3.      Cost and benefit Akuntansi Lingkungan

Manfaat dari mengadopsi akuntasi lingkungan adalah:

  • Perkiraan yang lebih baik dari biaya sebenarnya pada perusahaan untuk memproduksi produk atau jasa
  • Mengidentifikasi biaya-biaya sebenarnya dari produk,proses,system,atau fasilitas dan menjabarkan biaya-biaya tersebutpada tanggung jawab manajer
  • Membantu manajer untuk menargetkan area operasi bagi pengurangan biaya dan perbaikan dalam ukuran lingkungan dan kualitas
  • Membantu dengan penanganan keefektifan biaya lingkungan atau ukuran perbaikan kualitas
  • Memotivasi staf untuk mencari cara yang kreatifuntuk mengurangi biaya-biaya lingkungan
  • Mendorong perubahan dalam proses untuk mengurangi penggunaan sumber daya dan mengurangi, mendaur ulang,atau mengidentifikasi pasar bagi limbah
  • Peningkatan kepedulian staf terhadap isu-isu lingkungan, kesehata, dan keselamatan kerja
  • Meningkatkan penerimaan konsumen pada produk atau jasa perusahaandan sekaligus meningkatkan daya kompetitif

 

 

 

 

 

Akuntansi lingkungan dapat mendukung pembuatan keputusan di perusahaan dalam hal:

  • Penganggaran modal adalah proses menganalisis alternative investasi dan memutuskan investasi mana yang akan digunakan dalam standar keungan yang mana mempertimbangkan aliran pendapatan dan biaya-biaya dihasilkan dari sepanjang waktu investasi
  • Pemilihan produk – perusahaan secara rutin membuat keputusan mengenai produk mana untuk dapat didasarkan pada pertimbangan biaya mereka. Biaya-biayanya termasuk tidak hanya biaya pembelian, namun biaya yang terjadi karena menggunakan dan membuang produk pada akhir masa penggunaannya.
  • Manajemen limbah – perusahaan menghasilkan sejumlah besar limbah yang pilihan pengolahan dan pembuangannya ditentukan oleh komposisi aliran limbah. Karena biaya-biaya pembuangan adalah biaya-biaya lingkungan,mencoba untuk meminimalkan biaya-biaya ini akan mendapat manfaat dari akuntansi lingkungan

Hambatan dalam penerapan akuntansi lingkungan:

  • System pendukung Informasi akuntansi yang kurang/tidak cukup. Informasi mengenai biaya lingkungan sangat kurang.sistem akuntansi- idealnya informasi sumber biaya- umumnya tidak cukup untuk kebutuhan akuntansi lingkungan,diman manfaat-manfaatnya dari memisahkan biaya-biaya lingkungan dari pos overhead dalam rangka untuk menelusuri biaya ke produk atau aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut rancuh.
  • Hubungan yang kurang antara bidang pembelian dan bagian sumber daya. Hubungan institusional antara pembeliah atau usaha mendapatkan dan fungsi-fungsinya sumber daya sangat lemah. Ketika penggunaan tim pendapatan produk antar fungsi terlihat meningkat,hal ini cenderung difokuskan pada mengintegrasi secara efektif criteria klinis ke dalam keputusan pembelian, terutama usaha-usaha standarisasi. Input sumber daya cenderung secara spesifik diminta hanya bagi keputusan dengan aspek lingkungan yang jelas- seperti kontrak manajemen limbah.
  • Halangan pembelian. Seperti fasilitas di banyak sector lain, fasilitas penjagaan kesehatan seringkali merupakan subyek pada halangan pembelian yang cenderung mengurangi alternative-alternatif produk dari mana mereka mungkin dipilih secara efektif.

 

  1. 4.      Bagaimana memulai akuntansi lingkungan?

Kerja sukses akuntansi lingkungan tergantung pada dua faktor penting:

Pertama, harus difokuskan pada menjawab pertanyaan kebijakan penting. Hal ini memastikan bahwa pekerjaan akuntansi menanggapi permintaan nyata bagi panduan kebijakan, dan tidak didorong hanya oleh keinginan untuk membangun database.SimaBaca secara fonetik

Kedua, ia harus membawa pemain utama di bidang kebijakan lingkungan, ekonomi kebijakan, akuntansi pendapatan nasional, dan pengembangan sistem informasi mengenai lingkungan, ekonomi, dan penduduk. Hal ini memastikan bahwa orang-orang yang baik bisa menggunakan atau memberikan data yang dibutuhkan akan bekerja sama dengan dan mendukung proyek tersebut.

Langkah-langkah di bawah ini menunjukkan kegiatan yang mungkin terlibat dalam memulai bekerja pada lingkungan akuntansi:

  • Pelajari lebih lanjut tentang subjek, dengan membaca dan jika mungkin dengan berbicara kepada orang lain dengan pengalaman di daerah tersebut. belajar ini harus mencakup tujuan rekening, kebijakan pertanyaan yang mereka bisa menjawab, metode yang berbeda untuk struktur mereka, dan seterusnya.
  • Bawalah bersama pemain kunci di negara ini dan membantu mereka belajar tentang subjek. Kunci pemain mungkin mencakup perwakilan dari kantor akuntansi nasional, bank nasional dan departemen lingkungan, keuangan, perencanaan, atau perekonomian; akademisi dan peneliti pada hubungan ekonomi-lingkungan, dan lingkungan yang bersangkutan atau pembangunan berkelanjutan organisasi. Keputusan lebih lanjut tentang proyek akuntansi
    harus dibuat oleh pemain kunci sebagai sebuah kelompok.
  • Identifikasi pertanyaan kebijakan menekan yang dihadapi negara. Di mana ada permintaan yang jelas untuk memahami lebih baik hubungan antara lingkungan dan ekonomi? Apakah khusus berbasis sumber daya alam sektor penting bagi perekonomian? Apakah sumber daya tertentu menghambat pembangunan ekonomi? Apakah masalah polusi semakin penting, mempengaruhi kesejahteraan, atau memaksakan biaya yang berlebihan?
  • Pilih fokus sektoral dan daerah untuk bekerja pada yang memastikan bahwa isu-isu kebijakan kunci akan ditangani.
  • Pilih pendekatan metodologis (atau pendekatan) yang akan praktis dan juga akan
    mengaktifkan account untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kebijakan utama. Ini bisa melibatkan berikut metodologi SEEA, atau bisa melibatkan beberapa kombinasi pendekatan, tergantung pada kebutuhan negara dan pertanyaan-pertanyaan harus dijawab.
  • Pilih sebuah institusi untuk melaksanakan pekerjaan akuntansi awal. Sementara dalam jangka panjang akun lingkungan kemungkinan untuk datang di bawah kewenangan mereka yang bertanggung jawab akuntansi nasional, seringkali kelompok-kelompok tidak bersedia untuk memulai pekerjaan karena dianggap terlalu eksperimental. Sebaliknya, pekerjaan awal dapat dilakukan oleh lingkungan departemen, kelompok penelitian yang berafiliasi dengan pemerintah, atau pemain lain yang memiliki yang kuat saham di hasil tetapi kurang mengambil risiko dengan menempatkan nama mereka pada pekerjaan eksperimental. Hal ini penting bahwa pemain kunci menyepakati sebuah institusi untuk memimpin kegiatan ini, salah satu yang akan menerima dukungan dan kerjasama yang bekerja membutuhkan.
  • Membangun sebuah tim untuk menyusun akun. Kemungkinan untuk memasukkan staf lembaga memimpin usaha, staf rinci dari lembaga-lembaga penting lainnya, dan konsultan untuk memberikan keahlian teknis akuntansi lingkungan atau pada isu-isu spesifik terkait dengan lingkungan. Anggota tim harus memiliki landasan yang kuat di bidang ekonomi dan isu lingkungan, dan harus berharap untuk menghabiskan sejumlah besar waktu untuk mencari data dan komputer menggunakan untuk mengelola dan memanipulasi mereka.
  • Membangun set pertama akun. Seperti perhitungan pendapatan nasional, lingkungan rekening harus diproduksi setiap tahun, atau setiap beberapa tahun, untuk mengembangkan data deret waktu; sehingga proses akuntansi iteratif. Iterasi pertama akan menjadi masa start-up dan pelatihan, ketika semua pemain mempelajari apa yang benar-benar terlibat dan mengembangkan lebih dalam pemahaman kegiatan. Tim akuntansi akan ingin menetapkan kerangka akun dan mulai mengumpulkan data untuk mengisi itu masuk ini akan membutuhkan pengembangan saluran komunikasi baru, sistem baru untuk berbagi informasi, dan baru mekanisme untuk koordinasi di antara para pemain yang terlibat. Sementara beberapa data untuk membangun account mungkin tidak tersedia, tim akan harus mencari semua data tersedia, menggunakan apa yang mereka dapat menemukan, dan mengembangkan proxy wajar untuk apa yang hilang.
  • Mempublikasikan hasil awal dan menyebarkan secara luas. Bahkan jika mereka secara statistik lemah, sangat penting untuk menerbitkan mereka dan menggunakannya untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan kebijakan penting dari awal, karena beberapa alasan. Pertama, penyebaran luas publikasi tersebut akan meningkatkan kesadaran akan bekerja dan menunjukkan bagaimana hal itu dapat mengatasi pertanyaan kebijakan. Hal ini akan membuat dukungan politik dan sosial tambahan untuk melembagakan akun. Kedua, penerbitan hasil awal berdasarkan data yang lemah ini akan membantu dalam mengidentifikasi data yang lebih baik. Seringkali data yang ada, tetapi mereka yang mengendalikan mereka tidak melihat koneksi ke akuntansi bekerja, atau enggan untuk membuat mereka tersedia. Semakin banyak hasil yang tersedia, semakin banyak orang akan melihat sambungan data yang ada lainnya dan tekanan akan meningkat menjadi
    membuat mereka tersedia bagi proyek ini.
  • Dalam tahun-tahun berikutnya, fokus pekerjaan akuntansi akan ditentukan oleh
    hasil dari siklus pertama rekening. Ini akan menjadi penting secara rutin untuk memperbarui rekening, sehingga mereka mulai menyajikan catatan tentang bagaimana ekonomi-lingkungan hubungan yang berkembang dari waktu ke waktu. Selain itu, daerah dimana biaya atau dampak lingkungan ditemukan akan sangat besar mungkin memerlukan pekerjaan lebih lanjut atau data primer tambahan koleksi. Muncul keprihatinan kebijakan dapat diperkenalkan ke dalam kerangka akuntansi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. V.    Penutup

Hipotesis

Akuntansi sebagai ilmu terapan sebenarnya memiliki cakupan yang sangat luas. Pandangan orang awan terhadap akuntansi dewasa ini ternyata semakin terbatasi dengan apa yang dikenal para professional akuntansi sebagai akuntansi keuangan. Padahal ketika kita mencoba mengkaji lebih mendalam, ternyata ilmu akuntansi bukan lagi ilmu yang berdiri sendiri dan hanya bergelut dengan perhitungan angka-angka dan mencari keseimbangan dalam neraca.

Dewasa ini, para professional akuntansi mulai menyadari perannya sebagai stakeholder atas kinerja perusahaan. Baik itu mereka sebagai direksi, manajer,pegawai, auditor, bahkan masyarakat awam sekalipun. Hal ini mendorong kesadaran untuk mengkaji hal-hal yang menyangkut kinerja perushaan ini. Dalam hal ini, hubungan kinerja perusahaan dengan lingkungan.

Professional akuntansi akhirnya merumuskan adanya metode baru mengenai akuntansi yang berbasis lingkungan. Hal ini didorong dengan munculnya kegelisahan para stakeholder yang mengharapkan keseimbangan ekosistem.

Konsep ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas kegelisahan para professional akuntansi memandang kerusakan lingkungan. Akuntansi lingkungan mampu menjadi wadah bagi para profesioanl akuntansi untuk memberikan solusi terhadap kerusakan lingkungan tanpa meninggalkan fitrahnya sebagai professional akuntansi.

 

 

 

 

 

 

VI. Daftar Pustaka

http://www.pustakaskripsi.com/analisa-penerapan-akuntansi-lingkungan-1442.html

www.yahoo.com (Yahoo Answer)

Ikhsan, Arfan.2007.Akuntansi Lingkungan dan Pengungkapannya.Graha Ilmu.Malang

Artikel Environmental Accounting (IUCN The World Conservation Union)

Posted in Metode Penelitian Akuntansi | 4 Comments

Akuntansi Sektor Publik

  1. Bagaimana mencatat pembelian secara kredit dalam pemerintahan ?

Jawab: Misalkan kita membeli kendaraan secara kredit. Kita harus mencatatnya sebagai

asset tapi tetap dengan utang kendaraannya. Jurnalnya seperti ini:

Belanja Modal            xxx

Kas di bendahara        xxx

Utang Fihak Ketiga      xxx

 

  1. Kapan  laporan keuangan pemerintah dibuat dan oleh siapa? Kapan SKPD  dianggap menyetujuinya ?

Jawab: Laporan keuangan pemerintah dibuat selambat-lambatnya enam bulan setelah

berakhirnya tahun anggaran. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan

keuangan berada pada pimpinan entitas.

 

  1. Pada saat kapan utang dapat dihapus dan atas persetujuan siapa ?

Jawab: Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur

kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam

bentuk perjanjian formal di antara keduanya. Penghapusan tersebut diselesaikan

  • oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan asset kas maupun nonkas dengan

nilai utang dibawah nilai tercatatnya.

 

  1. Kapan biaya utang dapat dikapitalisasi ?

Jawab: Biaya utang dapat dikapitalisasi ketika jumlah yang dikeluarkan cukup material.

Misalnya pada saat ingin memperbaiki kendaraan. Kita mengeluarkan uang

sebesar Rp.50.000.000. Setelah beberapa bulan ternyata kita harus

mengeluarkan lagi biaya pemeliharaan sebesar Rp.1.000.000. Dilahat dari

nominalnya, Rp.50.000.000 adalah jumlah yang cukup besar sehingga dapat

dikapitalisasi.

 

  1. Sebutkan masing-masing 2 contoh kesalahan dalam aktivitas keuangan di pemerintahan:
    1. Kesalahan yang berulang dan sistemik
    2. Kesalahan yang tidak berulang

Jawab:

  1. – Penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu

dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak

 

  1. – Kesalahan penghitungan gaji pegawai yang berpengaruh pada akun belanja

pegawai

– Belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja

perjalanan dinas

 

  1. Bagaimana mencatat aktivitas yang tidak cash misalnya penyusutan ?

Jawab: Inti akuntansi adalah akuntabilitas, dan elemen penyusutan merupakan

akuntabilitas bernilai besar (pada beberapa entitas pemerintah, penyusutan

adalah unsur beban operasi yang terbesar) sehingga patut diakuntansikan dan

dilaporkan sebagai beban operasional.

 

  1. Apa yang disebut transaksi luar biasa dalam aktivitas keuangan pemerintah dan bagaimana pengungkapannya ?

Jawab: Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari

aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi asset kewajiban. Peristiwa luar biasa ini ketika memenuhi seluruh persyaratan yaitu:

  1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas
  2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang
  3. Berada diluar kendali atau pengaruh entitas
  4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi asset/kewajiban

Maka jumlah dan pengaruh yang diakibatkan harus diungkapkan secara terpisah dalam catatan atas laporan keuangan.

 

 

 

  1. Apa yang dimaksud dengan nilai wajar dalam akuntansi pemerintahan ?

Jawab: Nilai wajar adalah nilai tukas asset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang

memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

 

  1. Apa perbedaan antara koreksi  dan  penyesuaian ?

Jawab : Koreksi dan penyesuaian sebenarnya sama-sama memberikan perbaikan pada

suatu akun atau lebih. Perbedaannya adalah koreksi berlaku pada semua

elemen sedangkan penyesuaian hanya berlaku untuk elemen-elemen tertentu.

Dalam koreksi kita melakukan tindakan pembetulan agar pos-pos yang tersaji

dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan

dalam penyesuaian, misalnya ada transaksi yang sifatnya jangka panjang, akan

ada bagiannya yang akan jatuh tempo, bagian tersebutlah yang disesuaikan.

Posted in Kumpulan Soal, Seminar ASP | Leave a comment

Seminar Akuntansi

CASE STUDY

 

Berikut adalah keterangan dari kasus yang dirujuk kepada komite disipliner  CPA Australlia pada tahun 2002. Kasus ini merupakan temuan dari komite disiplin pada 1 Oktober 2002, dicatat oleh dewan divisi pada 27 November 2002 dan diumumkan dalam CPA Australia Februari 2003, hal 78-9. Kasus ini melibatkan akuntan yang meminjam uang dari klien untuk membiayai pengeluaran pribadi dan investasi properti dan kemudian gagal membayar uang. Akuntan memiliki dua kasus (disebut sebagai tertentu) untuk menjawab, mereka adalah:

 

Kasus A

  • Pada tanggal 6 Agustus 1997 akuntan mengunjungi rumah kliennya, mr. X, dan meminta pinjaman sebesar $30000, harus dilunasi dalam satu bulan, untuk pembelian properti di Central Coast. Mr X setuju dan memberi akuntan cek ditarik di rekening banknya
  • Pada tanggal 2 November 1997 akuntan menelepon Mr X dan meminta pinjaman lebih lanjut sebesar $2000, yang dibutuhkan untuk membayar biaya sekolah anak-anaknya
  • Pada tanggal 25 Februari 1998 dalam surat pribadi bertulis tangan kepada pengacara Mr.X dan dalam perjanjian pinjaman akuntan mengakui bahwa ia berutang Mr X $32000
  • Pada tanggal 29 November 2000 akuntan muncul di pengadilan hakim federal Australia dalam menanggapi pemberitahuan pailit yang dikeluarkan atas nama Mr.X sebelum muncul, penyelesaian dinegosiasikan antara pengacara akuntan dan pengacara Mr X, atas dasar bahwa akuntan akan membayar Mr X jumlah 29000, permohonan itu harus diberhentikan dan masing-masing pihak melepaskan yang lain dari segala tuntutan lebih lanjut.

 

Soal: Untuk Kasus A

  1. Identifikasi prinsip-prinsip fundamental dari kode etik yang akuntan langgar dan jelaskan mengapa mereka melanggarnya?

Jawab: Untuk Kasus A, kode etik yang dilanggar adalah

(1)    Independensi karena akuntan seyogyanya terlihat sebagai seseorang yang bebas dari segala kepentingan yang mungkin dihormati apapun efek actual yang ditimbulkan olehnya, sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan dalam integritas dan objektifitas. Sedangkan dalam kasus ini jelas bahwa akuntan meminjam uang dari klien untuk kepentingan pribadinya.

(2)    Ethical behavior karena akuntan seyogyanya mengatur dirinya dalam pola yang konsisten dengan reputasi yang baik pada profesi mereka dan menahan diri dari segala sesuatu yang mungkin membawa ketidakpercayaan terhadap profesinya. Dalam kasus ini jelas terlihat bahwa apa yang dilakukan anggota tersebut dapat berakibat pada image profesi akuntan.

 

 

  1. Akuntan ditemukan melakukan pelanggaran kode etik. Apakah sanksi yang tepat untuk akuntan tersebut?

Jawab: Menurut Kasus  A,  kesepakatan yang terjadi antar pihak klien dan akuntan

menyebabkan akuntan  harus membayar uang sejumlah  $29.000, kondisi ini setelah

melalui proses negosiasi di pengadilan. Namun, menurut saya sanksi yang seharusnya

diberikan adalah berupa peringatan kepada anggota karena pelanggaran yang dilakukan

  • oleh anggota bukan merupakan pelanggaran yang berat dan tidak mengatas namakan

CPA dalam prosesnya.

 

 

  1. Apakah jawaban anda untuk pertanyaan nomor satu dan dua berbeda jika mereka membayar kembali utang yang mereka akibatkan?

Jawab: Sebenarnya perlakuan terhadap akuntan tersebut dapat kita lihat dari dua sisi yang

berbeda. Di satu sisi akuntan tersebut telah melanggar kode etik profesinya. Jadi,

walaupun dia telah membayar ganti rugi atas utang tersebut, sebaiknya tetap

mendapatkan sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut agar kejadian seperti itu dapat

diminimalisir. Melihat dari sisi regulasi yang ada, ketika kewajiban telah dilaksanakan

sudah tentulah tidak perlu adanya hukuman atau sanksi lagi. Namun, berdasarkan

profesinya maka lebih tepat ketika diadili secara kode etik profesi itu sendiri.

 

  1. Apakah anda percaya nama akuntan tersebut harus dipublikasikan ketika mereka melanggar kode etik?

Jawab: Seperti yang kita ketahui, publikasi nama merupakan salah satu jenis sanksi yang bisa di

berikan kepada pelanggar kode etik. Namun untuk kasus ini, tidak perlu dilakukan

publikasi nama karena hal ini akan berdampak besar bagi kredibilitas kantor CPA yang

ada. Publikasi nama secara internal sebenarnya dapat dilakukan untuk meminimalkan

potensi-potensi anggota melakukan hal yang serupa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasus B

  • Klien akuntan, Mr dan Mrs Y, menyewa seorang kontraktor bangunan terdaftar untuk melakukan renovasi.
    • oSimak

Baca secara fonetik

Kamus –

 

1998 ada masalah dengan sejumlah subkontraktor dan beberapa persediaan legal dan item

PC

  • Agar developer menyadari bahwa Mr dan Mrs Y khawatir tentang masalah-masalah dan menawarkan untuk mengembalikan $53.000 kepada Ny Y untuk dimasukkan ke rekening larangan-nya sampai hal-hal dalam sengketa diselesaikan. Uang itu kemudian dikembalikan ke developer. Mrs Y menolak untuk mengambil uang dan developemenyarankan bahwa Mrs Y berbicara dengan “akuntan”, akuntannya
  • Pada atau sekitar 27 dan 28 Februari 1998 akuntan menerima cek sebesar $ 28,000 dari kliennya, Mr dan Mrs Y, menjadi pengembalian pembayaran pogress yang dilakukan oleh bank untuk developer dan pada atau sekitar 6 Maret 1998 akuntan menerima lebih lanjut $ 25.000 dari developer mereka juga menjadi kembalinya pembayaran kemajuan yang dibuat oleh bank. Atas permintaan akuntan, developer setuju untuk meminjamkan uang akuntan sebagai dana talangan untuk pembelian rumah. Dia membayar developer dalam enam minggu.
  • Pada 10 juli 1998, developer memulai aksi legal melawan akuntan melalui kegagalannya dalam mengembalikan uangnya.
  • Pada 21 juli 1998 dalam surat tulisan tangan akuntan kepada juru sita, dia menerima bahwa dia berutang kepada developer sebesar 53000
  • Pada 14 juli 1999, dalam perjanjian pengadilandistrik, sebagai hukuman, ditagih kepada akuntan yang setuju bahwa dia berutang kepada developer 58603,03 dan biaya 2500
  • Pada 13 juli 2001, dia muncul di pengadilan distrik untuk membatalkan pembayaran atas denda dan telah diperiksa propertinya dan puas atas denda tersebut. Denda tersebut dibayar pada oktober 2001

 

Soal: Untuk Kasus B

  1. Identifikasi prinsip-prinsip fundamental dari kode etik yang akuntan langgar dan jelaskan mengapa mereka melanggarnya?

Jawab: Untuk Kasus B, kode etik yang dilanggar adalah

(1)    Publik interest karena akuntan seyogyanya sepanjang waktu menjamin kepentingan dari klien dan pegawai yang disajikan dimana akuntan tidak memunculkan konflik antara kewajiban dan loyalitas diberikan kepada masyarakat dan hukumnya. Dalam Kasus B jelas dilanggar karena ternyata kepentingan klien tidak dijunjung tinggi.

(2)    Objektivitas karena akuntan seyogyanya adil dan tidak mengijinkan keberpihakan, konflik kepentingan, atau bias dalam menolak objektifitas. Namun dilihat dari kasus B tersebut jelas keberpihakannya dalam menjalankan profesinya.

(3)    Independensi karena akuntan seyogyanya terlihat sebagai seseorang yang bebas dari segala kepentingan yang mungkin dihormati apapun efek actual yang ditimbulkan olehnya, sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan dalam integritas dan objektifitas. Sedangkan dalam kasus ini jelas bahwa akuntan hanya mementingkan dirinya sendiri.

(4)    Ethical behavior karena akuntan seyogyanya mengatur dirinya dalam pola yang konsisten dengan reputasi yang baik pada profesi mereka dan menahan diri dari segala sesuatu yang mungkin membawa ketidakpercayaan terhadap profesinya. Dalam kasus ini jelas terlihat bahwa apa yang dilakukan anggota tersebut dapat berakibat pada image profesi akuntan.

 

  1. Akuntan ditemukan melakukan pelanggaran kode etik. Apakah sanksi yang tepat untuk akuntan tersebut?

Jawab: Dalam hal ini, sanksi yang tepat adalah Suspension. Suspension adalah melakukan

skorsing terhadap anggota. Hal ini dikarenakan kejadian yang terjadi cukup besar dan

melibatkan banyak pihak menyebabkan dampak yang muncul semakin besar pula.

 

  1. Apakah jawaban anda untuk pertanyaan nomor satu dan dua berbeda jika mereka membayar kembali utang yang mereka akibatkan?

Jawab: Sebenarnya perlakuan terhadap akuntan tersebut dapat kita lihat dari dua sisi yang

berbeda. Di satu sisi akuntan tersebut telah melanggar kode etik profesinya. Jadi, walaupun dia telah membayar ganti rugi atas utang tersebut, sebaiknya tetap mendapatkan sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut agar kejadian seperti itu dapat diminimalisir. Melihat dari sisi regulasi yang ada, ketika kewajiban telah dilaksanakan sudah tentulah tidak perlu adanya hukuman atau sanksi lagi. Namun, berdasarkan profesinya maka lebih tepat ketika diadili secara kode etik profesi itu sendiri.

 

 

 

  1. Apakah anda percaya nama akuntan tersebut harus dipublikasikan ketika mereka melanggar kode etik?

Jawab: Seperti yang kita ketahui, publikasi nama merupakan salah satu jenis sanksi yang bisa di

berikan kepada pelanggar kode etik. Namun untuk kasus ini, tidak perlu dilakukan

publikasi nama karena hal ini akan berdampak besar bagi kredibilitas kantor CPA yang

ada. Publikasi nama secara internal sebenarnya dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi-potensi anggota melakukan hal yang serupa.

Posted in Case Study, Seminar Akuntansi | Leave a comment