Kasus Keadilan dan Ketidakadilan

Enron

Amerika Serikat banyak digunakan sebagai kiblat perekonomian oleh negara-negara di dunia karena dianggap mampu menghasilkan kesejahteraan yang tinggi bagi masyarkatnya. Namun, Amerika Serikat juga memiliki potret sistem perekonomian yang buram dengan mencuatnya kasus perusahaan energi terbesar di Amerika yaitu kasus Enron. Perusahan Enron tiba-tiba dinyatakan pailit setelah tahun-tahun sebelumnya melaporkan kondisi keuangannya yang sehat begitupula tingkat laba yang tinggi. Kebangkrutan ini bukan disebabkan oleh ekonomi dunia yang sedang melemah, melainkan kesalahan fatal dalam sistem akuntan mereka. Selama tujuh tahun terakhir, Enron melebih-lebihkan laba bersih dan menutup-tutupi utang mereka.

Kasus Enron ini menghadirkan sejumlah fenomena ketidakadilan bagi masyarakat Amerika Serikat maupun dunia. Stakeholder-stakeholder yang ada tidak mendapatkan haknya untuk mengetahui informasi yang sebenarnya. Berdasarkan konsep keadilan, seharusnya semua stakeholder dengan segala kepentingannya berhak memproleh informasi untuk mendukung keputusannya. Arthur Andersen selaku auditor independen mengambil peran yang banyak karena bertanggung jawab dalam memeriksa sekaligus memberikan jasa konsultasi terhadap perusahaan energi ini. Inilaha salah satu sumber ketidakadilan itu, ketika Andersen harus memposisikan dirinya untuk menasehati Enron sekaligus harus memeriksanya sehingga sama dia memeriksa dirinya sendiri.

Andersen yang masuk dalam The Big Five ini pun dianggap bertanggung jawab dalam memberikan usulan untuk membentuk partnership yang dijadikan Enron sebagai kolega untuk menyembunyikan keburukannya sebagai perusahaan besar. Dari segi hukum, kelihatannya hal ini tidak melanggar karena juga dibantu oleh Vinson & Eikins sebuah kantor hukum yang menjadi penasehat Enron. Hal inilah yang menghipnotis pandangan masyarakat sehingga melihat Enron begitu ‘kuat’ hingga harus tersadarkan dengan pengumuman kepailitannya.

Kasus Enron betul-betul komplit dalam menggambarkan proses ketidakadilan, mulai dari proses beroperasinya perusahaan hingga informasi yang disampaikan kepada masyarakt. Namun kesalahan ini tidak hanya bisa dilimpahkan pada Enron, Andersen, serta Vinson & Eikins karena pemerintah juga mendukung dengan aturan-aturan yang ada. Aturanlah yang memboleh Andersen menjadi auditor sekaligus konsultan bagi Enron, begitupula hukum-hukum bisnis yang lain seperti aturan mengenai konsolidasi laporan keuangan. Jadi, ketidakadilan bisa dilihat baik dari segi keadilan sosial maupun ditimbang dengan hukum baik secara langsung maupun tidak secara langsung.

 

 

 

KETIDAKDILAN DALAM GOLPUT

Keadilan seringkali ditujukan pada tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Pada hakikatnya semua orang sama nilainya sebagai manusia, maka tuntutan paling dasariah keadilan ialah perlakuan yang sama terhadap semua orang, tentu dalam situasi yang sama. Sebagai contoh, kalau pemerintah membagikan beras di daerah kurang pangan, semua kepala keluarga berhak atas bagian beras yang sama, dengan memperhitungkan jumlah warga keluarga dan kemampuan penduduk penduduk, jadi yang tidak membutuhkan bantuan, tidak berhak dibantu juga. Kondisi inilah yang sangat diimpikan oleh masyarakat terhadap pemimpin yang dipilihnya dalam pesta demokrasi. Namun, harapan itu bertepuk sebelah tangan setelah orang-orang pilihan mereka tidak merasakan adanya tali dikaki, ditangan dan dimulut mereka yang mengikat dari para konstituennya.

Hal inilah yang kemudian dijadikan salah satu alasan  untuk menggunakan hak dalam sistem demokrasi untuk tidak ikut dalam pesta lima tahunan ini. Kekecawaan-kekecewaan yang mereka temui setelah menyerahkan diri sepenuhnya kepada ‘pelayannya’ ini membuat rakyat belajar dari proses yang berulang ini sehingga mereka pun memilih untuk tidak memilih siapa-siapa atau sering disebut golput. Jadi, fenomena golput muncul salah satunya karena adanya ketidakadilan yang dihadirkan oleh proses pemerintahan ataupun perpolitikan di negara ini. Adapun fenomena golput yang semakin meluas bisa saja dikarenakan oleh hal-hal lain. Namun terlepas dari itu semua, golput merupakan hak bagi semua orang dalam sistem demokrasi.

Kondisi ini ternyata ditanggapi oleh MUI yang merupakan reperesentasi alim ulama Indonesia yang banyak pula di antaranya menolak adanya sistem demokrasi yang katanya mengancam nilai-nilai islam. MUI mengeluarkan fatwa bahwa dolput itu haram dengan alasan sikap golput yang meluas bisa menyebabkan hilangnya kepemimpinan, sedangkan memilih pemimpin yang buruk lebih baik daripada tidak memilih sama sekali.

Jadi, kalau kita perhatikan dengan menggunakan alasan golput di atas, kita dipaksa untuk membuang diri dalam jurang ketidakadilan dengan menghilangkan aspek kebebasan kita untuk tidak memilih. Kalau menggunakan konsep kesamaan di awal maka hal ini bisa dilihat sebagai sebuah proses ketidakadilan pula. Dengan menggunakan aspek lain dari keadilan yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya maka proses lahirnya fatwa ini merupakan hal yang tidak adil pula karena tidak pada tempatnya. Golput ini hadir dalam sebuah sistem yang namanya demokrasi yang oleh banyak ulama dianggap sebagai sesuatu yang haram karena dianggap menyamaratakan semua manuasia bahkan sampai menyekutukan Allah. Nah, dalam sebuah aturan yang sudah jelas sebagai sesuatu yang haram, malah para ulama membuat aturan dalam ‘permaianan’ yang haram ini.

This entry was posted in Dasar-dasar Filsafat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s