KEMISKINAN DALAM LINGKUP KEHIDUPAN MASYARAKAT PESISIR

Sudah menjadi suatu mitos yang berkembang ditengah-tengah masyarakat bahwa Indonesia memiliki kekayaan laut yang berlimpah, baik sumber hayatinya maupun non hayatinya, walaupun mitos seperti itu perlu dibuktikan dengan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif.  Terlepas dari mitos tersebut, kenyataannya Indonesia adalah negara maritim dengan 70% wilayahnya adalah laut, namun sangatlah ironis kebijakan pembangunan perikanan tidak pernah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

Implikasi dari tidak adanya prioritas kebijakan pembangunan perikanan tersebut, mengakibatkan sangat minimnya prasarana perikanan di wilayah pesisir, terjadinya abrasi wilayah pesisir dan pantai, pengrusakan ekosistim laut dan terumbuh karang, serta belum teroptimalkannya pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan.

Implikasi langsung terhadap peningkatan pertumbuhan penduduk adalah makin meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup, sementara potensi sumber daya alam di darat yang kita miliki sangatlah terbatas.  Hal tersebut mendorong kita untuk mengalihkan alternatif potensi sumber daya alam lain yang kita miliki yaitu potensi kelautan.  Ada lima potensi kelautan yang dapat kita andalkan, yaitu: potensi perikanan, potensi wilayah pesisir, potensi sumber daya mineral, minyak dan gas bumi bawah laut, potensi pariwisata, dan potensi transportasi laut.

Kebijakan pembangunan kelautan, selama ini, cendrung lebih mengarah kepada kebijakan “produktivitas” dengan memaksimalkan hasil eksploitasi sumber daya laut tanpa ada kebijakan memadai yang mengendalikannya.  Akibat dari kebijakan tersebut telah mengakibatkan beberapa kecendrungan yang tidak menguntungkan dalam aspek kehidupan, seperti:

a)      Aspek Ekologi, overfishing penggunaan sarana dan prasarana penangkapan ikan telah cendrung merusak ekologi laut dan pantai (trawl, bom, potas, pukat harimau, dll) akibatnya menyempitnya wilayah dan sumber daya tangkapan, sehingga sering menimbulkan konflik secara terbuka baik bersifat vertikal dan horisontal (antara sesama nelayan,  nelayan dengan masyarakat sekitar dan antara nelayan dengan pemerintah).

b)      Aspek Sosial Ekonomi, akibat kesenjangan penggunaan teknologi antara pengusaha besar dan nelayan tradisional telah menimbulkan kesenjangan dan kemiskinan bagi nelayan tradisional.  Akibat dari kesenjangan tersebut menyebabkan sebagian besar nelayan tradisional mengubah profesinya menjadi buruh nelayan pada pengusaha perikanan besar.

c)      Aspek Sosio Kultural, dengan adanya kesenjangan dan kemiskinan tersebut menyebabkan ketergantungan antara masyarakat nelayan kecil/ tradisional terhadap pemodal besar/modern, antara nelayan dan pedagang, dan antara masyarakat dengan pemerintah.  Hal ini menimbulkan penguatan terhadap adanya komunitas juragan dan buruh nelayan.

Arah modernisasi di sektor perikanan yang dilakukan selama ini, hanya memberi keuntungan kepada sekelompok kecil yang punya kemampuan ekonomi dan politis, sehingga diperlukan alternatif paradigma dan strategis pembangunan yang holistik dan terintegrasi serta dapat menjaga keseimbangan antara kegiatan produksi, pengelolahan dan distribusi.

 

MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PESISIR

Saat ini banyak program pemberdayaan yang menklaim sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (bottom up), tapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat.

Pertanyaan kemudian muncul apakah konsep pemberdayaan yang salah atau pemberdayaan dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu dari segolongan orang?

Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena didalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masayarakat diantaranya:

a)      Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut.  Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional.  Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.

b)      Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakt pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan.  Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal.  Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.

c)      Masayarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka. Mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.

d)     Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.

Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas ekonomi mereka.  Pemberdayaan masyarakat tangkap minsalnya, mereka membutukan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh.  Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut.

Dengan demikian program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya.  Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah bersifat bottom up dan open menu, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran. Persoalan yang mungkin harus dijawab adalah:  Bagaimana memberdayakannya?

 

WILAYAH PESISIR DELI SERDANG

Layaknya kondisi ekonomi masyarakat nelayan di daerah pesisir pantai, kondisi nelayan di Kabupaten Deli Serdang pun tak jauh beda alias cukup memprihatinkan lantaran jumlah pendapatannya yang rendah. Sehingga, kemiskinan merupakan kehidupan yang akrab bagi mereka.

Terjadinya situasi dan kondisi kemiskinan ini disebabkan beberapa hal:

  • Nelayan dikebanyakan wilayah pesisir di Indonesia umumnya merupakan kelompok yang sangat sulit untuk diorganisasikan. Nelayan juga umumnya merupakan kelompok masyarakat yang tidak memiliki alur-kas sehingga konsep perencanaan ekonominya sangat tidak pasti. Oleh karena itu, kelompok nelayan lebih banyak bergerak dalam kesatuan-kesatuan informal tanpa memiliki perencanaan ekonomi yang jangka panjang. Hal seperti ini juga terjadi pada nelayan di Kabupaten deli Serdang;
  • Kondisi nelayan di Kabupaten Deli Serdang juga belum banyak tersentuh dengan program-program yang benar-benar dapat mengembangkan ekonomi mereka secara riil, terorganisasi dan berkelanjutan.
  • Belum banyak LSM maupun institusi Perguruan Tinggi lokal yang secara riil fisik membantu peningkatan ekonomi nelayan, walaupun telah banyak peran mereka dalam membantu di bidang non-fisik di banyak kelompok nelayan.

Melihat situasi dan kondisi nelayan ini, pada tahun 2000 Pemerintah Pusat meluncurkan program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang secara khusus diarahkan untuk peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di wilayah pesisir. Program ini disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Departemen Perikanan dan Kelautan kepada daerah-daerah yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Adapun jenis karakteristik program ini adalah program pengentasan kemiskinan dengan alokasi Dana dari APBN untuk program JPS-PK (Jaring Pengaman Sosial – Pengentasan Kemiskinan).

Menyikapi kondisi kemiskinan yang dialami nelayan ini, Pemerintah Daerah Deli Serdang pun melakukan beberapa upaya inisiatif untuk membantu mengatasinya, yakni:

  • Dengan memanfaatkan keberadaan program PEMP, maka diperkenalkanlah berbagai inovasi/metodologi/teknik penangkapan ikan yang aman dan ramah lingkungan serta untuk memperoleh hasil yang lebih optimal.
  • Dilakukan pengorganisasian nelayan melalui pembentukan lembaga yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
  • Pengembangan fungsi lembaga nelayan sebagai wadah untuk penciptaan lapangan usaha dan pemberian fasilitas kredit dan simpan-pinjam.

Dari berbagai inisiatif itu, Pemerintah Daerah Deli Serdang pun menjalankan beberapa strategi pelaksanaan program. Harus diakui, bahwa ketaatan pada Pedoman Umum Pelaksanaan Program dan kemampuan berinovasi dari pemerintah daerah untuk memanfaatkan program PEMP sebagai pemicu pembangunan dan pemberdayaan sektor kelautan, adalah sesuatu yang menjadi menonjol di Deli Serdang. Sehingga, segala strategi yang dijalankan, selalu mengacu pada pemanfaatan program PEMP. Lihat saja langkah yang diambilnya. Pemerintah Daerah Deli Serdang (Dinas Perikanan) melakukan serangkaian justifikasi dan penyesuaian atas Pedoman Umum dari PEMP. Proses penyesuaian ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan dari Kabupaten Deli Serdang, serta keberadaan lembaga yang dapat berperan sebagai fasilitator dan mediator. Selanjutnya, Dinas Perikanan telah mengembangkan program PEMP sebagai program yang berkelanjutan dan saling terintegrasi dengan program lainnya yang ada di Dinas Perikanan.

Dana yang disuntikkan oleh Pemerintah Daerah telah berhasil dikelola dengan sangat efektif melalui manajemen sederhana dan disalurkan pada pelaksanaan 5 sub program, yaitu :

  1. Pengadaan 14 unit Kapal Penangkap Ikan.
  2. Pemberian Modal Usaha Pembudidayaan Ikan dan Udang kepada 20 unit tambak.
  3. Pemberian Modal Usaha untuk Pengolahan Ikan sebanyak 2 unit.
  4. Pemberian Modal usaha untuk Pengadaan BBM sebanyak 1 unit.
  5. Pemberian Modal usaha untuk Usaha Bakulan sebanyak 10 orang.

Dengan bantuan manajemen dari LEPP-M3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina), program PEMP telah dapat menggulirkan sub program pengadaan kapal penangkap ikan (ukuran sedang untuk 4 penumpang) dari jumlah awal sebanyak 14 menjadi 19 buah dalam jangka waktu selama 6 bulan. Sub program pengadaan kapal penangkap ikan dilaksanakan dengan memberikan modal kapal kepada para kelompok nelayan (yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 nelayan) dengan kewajiban untuk pengembalian modal melalui angsuran selama 1 tahun.

Berjalannya program LEPP-M3 ini, ternyata tak semulus yang dibayangkan semula. Karena sempat timbul “perlawanan”, terutama berkaitan dengan persaingan usaha. Pasalnya, LEPP-M3 yang dinilai Pemerintah Daerah sebagai lembaga yang telah berhasil membangun kinerja organisasi nelayan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup nelayan, justru keberadaannya dianggap sebagai ancaman bagi para tengkulak yang umumnya berusaha untuk dapat memetik banyak keuntungan dari tidak terorganisirnya masyarakat nelayan.

Namun, untunglah, melalui fasilitasi Pemerintah Daerah dan dukungan dari tokoh masyarakat setempat yang dijadikan anggota LEPP-M3, pada akhirnya masalah-masalah yang mengarah pada berbagai jenis konflik yang lebih tajam berhasil diminimalisasi. Caranya, LEPP-M3 secara berkala melakukan diskusi antaranggota atau sering juga disebut Rapat Anggota sebagai wadah tukar informasi antarnelayan. Pada kesempatan itulah, pihak Pemerintah Daerah sebagai mitra sejajar selalu hadir terutama untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan dan menfasilitasi berbagai kebutuhan pelayanan dari kemitraan antara Pemerintah dengan LEPP-M3 tersebut.

Dengan keberhasilan LEPP-M3 ini, tak pelak semakin banyak saja nelayan yang tertarik bergabung dalam binaan LEPP-M3. Hal ini juga membuktikan bahwa masyarakat nelayan pesisir yang sebelumnya merupakan komunitas yang sulit untuk dikoordinasikan, ternyata dapat dioraganisir dan dapat ditingkatkan pendapatannya. Melihat animo masyarakat nelayan setempat bergabung dalam LEPP-M3, telah menjadikan program kemitraan (antara pemerintah – LSM – masyarakat nelayan) bergerak sangat memuaskan. Alhasil, tidak hanya para nelayan setempat saja yang tertarik bergabung dalam LEPP-M3, tapi juga LSM dan perusahaan swasta yang mencoba melihat peluang untuk mengembangkan kerjasama.

Keberhasilan pelaksanaan program PEMP sebagai pemicu dan mekanisme dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dan peningkatan taraf hidup nelayan, tentu saja telah memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Daerah Deli Serang, khususnya Dinas Perikanan. Keberhasilan LEPP-M3 inipun telah mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat dengan adanya program “Subsidi BBM” untuk nelayan. Program subsidi BBM tersebut diberikan melalui penyediaan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) khusus bagi nelayan, sehingga nelayan bisa membeli BBM dengan potongan harga yang cukup besar. SPBU-Nelayan ini dikelola oleh LEPP-M3 dan merupaka satu-satunya SPBU-Nelayan di wilayah Sumatera.

Yang menarik dari keberhasilan program ini, sekaligus pelajaran yang dapat kita petik, bahwa kemampuan melokalkan sebuah intervensi program dan menjadikannya terinternalisasi di dalam masyarakat, membutuhkan komitmen dan kemampuan yang tinggi untuk membangun kemitraan yang melibatkan banyak pihak. Mekanisme pemeliharaan sistem merupakan hal yang paling penting untuk mendorong adanya upaya pembesaran efek berganda. Pemerintah Daerah Deli Serdang telah berhasil memanfaatkan dan mengembangkan program Pemerintah Pusat melalui berbagai inovasinya untuk pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal.

 

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Banyak sudah program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP).  Pada intinya program ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

(a)         Kelembagaan. Bahwa untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, sehingga segala aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan secara baik. Kelembagaan ini juga dapat menjadi penghubung (intermediate) antara pemerintah dan swasta. Selain itu kelembagaan ini juga dapat menjadi suatu forum untuk menjamin terjadinya perguliran dana produktif diantara kelompok lainnya.

(b)        Pendampingan. Keberadaan pendamping memang dirasakan sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum dapat berjalan sendiri mungkin karena kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu.  Terlepas dari itu semua, peran pendamping sangatlah vital terutama mendapingi masyarakat menjalankan aktivitas usahanya. Namun yang terpenting dari pendampingan ini adalah menempatkan orang yang tepat pada kelompok yang tepat pula.

(c)     Dana Usaha Produktif Bergulir. Pada program PEMP juga disediakan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya. Pengaturan pergulirannya akan disepakati di dalam forum atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan tenaga pendamping.

 

KESIMPULAN

Hal yang kemudian sebaiknya diterapkan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat pesisir adalah:

  1. Menggunakan pendekatan pendidikan sebagai langkah awal perubahan pola pikir masyarakat pesisir. Menurut Guru Besar Ekonomi USU Prof Bachtiar Hasan Miraza, kalau pembangunan didorong melalui pendekatan kemiskinan (peningkatan infrastruktur) lebih dulu, maka efeknya akan membuat masyarakat menjadi manja dan konsumtif. Sebaliknya, bila pada awalnya lebih ditekankan pada pendekatan pendidikan, masyarakat pesisir dapat dengan kreatif mengelola kehidupannya sendiri.
  2. Memaksimalkan peran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menangani masalah kemiskinan masyarakat pesisir. Karena bagaimana pun masyarakat pesisir adalah kelompok orang yang sangat berjasa dalam kehidupan masyarakat dimana pun dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat pesisir bukanlah alat produksi. “Kita hanya selalu berbicara tentang produksi, tetapi tidak pernah mempersoalkan siapa yang memproduksi.”
  3. Memperbanyak program-program yang dapat meringankan beban hidup masyarakat pesisir dengan tidak menjadikan mereka sebagai masyarakat konsumtif. Atau dengan kata lain, membekali mereka dengan kail, bukan dengan umpan.
This entry was posted in Wawasan Sosial Budaya Bahari. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s